Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

25.050 KK Miskin di Kepri Bakal Tak Dapat Raskin Periode November - Desember
Oleh : Charles Sitompul
Selasa | 14-10-2014 | 14:21 WIB
smed Orlando, Kepala Sub-Divre Bulog Tanjungpinang.jpg Honda-Batam
Ismed Orlando, Kepala Sub Divisi Regional (Sub-Divre) Badan Logistik (Bulog) Tanjungpinang. (Foto: Charles Sitompul/BATAMTODAY.COM)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sebanyak 20.050 kepala keluarga (KK) Rumah Tangga Sasaran Penerima Beras Miskin (RTSPM) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tidak akan dapat beras warga miskin (raskin) pada dua bulan terakhir tahun ini. Pemerintah telah meniadakan penyaluran raskin pada bulan November dan Desember.

"Sesuai dengan instruksi dan keputusan pemerintah Pusat, jatah raskin untuk 20.050 KK RTSPM yang dialokasikan dari APBN 2014 pada bulan November-Desember 2014, sudah tidak dibagian lagi. Itu disebabkan telah dilakukanya pembagaain raskin pada Februari-Maret 2014 lalu," ujar Ismed Orlando, Kepala Sub Divisi Regional (Sub-Divre) Badan Logistik (Bulog) Tanjungpinang, kepada wartawan, di kantornya, Selasa (14/10/2014).

Dia menjelaskan, dasar pelaksanan pembagiaan raskin oleh pemerintah pada Februari-Maret 2014 didasari pada banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia, seperti gunung meletus, banjir, kekeringan dan hal lainnya. Sehingga dengan dilakukanya pembagiaan raskin pada Februari-Maret itu, maka jatah raskin pada RTSPM ditiadakan dan sudah tidak ada lagi.

"Tidak terkecuali di Kepri. Dan yang akan kita salurkan di Kepri nantinya hanya raskin pemerintah daerah atau rasda yang diadakan dan dibiayai oleh pemerintah daerah," terangnya.

Dia mengakui, yang ditakutkan adalah berdampak pada kenaikan harga beras sehingga memicu inflasi dan dikhawatirkan permintaan tuntutan kenaikan UMR dan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Belum lagi rencana kenaikan BBM dan TDL yang dilakukan pemerintah.

Dia menjelaskan, rasda diberlakukan karena banyaknya RTS di daerah yang belum masuk sebagai rumah tangga miskin penerima manfaat. Sehingga pemerintah daerah berinisiatif menambahkan jumlah warga miskin di daerahnya sebagai penerima rasda sesua dengan pembiayaan dari APBD.

"Untuk Kota Tanjungpinang sendiri penerima raskin yang dialokasikan dari APBN sebanyak 7.682 KK RTSPM, sedangkan penerima rasda yang sebanyak 515 RTS," jelasnya.

Sementara itu, Ismed memaparkan, dalam sebulan Bulog menyalurkan 500 ton raskin untuk lika kabupaten/kota, yakni Tanjungpinang, Bintan, Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas. Sementara rasda mencapai 300 ton lebih. Harga raskin dipatok Rp8.050 per kilogram.

Ismed meyakinkan stok beras di gudang logistik Bulog hingga saat ini masih aman. Jika diperlukan, operasi pasar akan diadakan kendati memang hanya pada daerah-daerah yang dapat dijangkau.

"Stok beras Bulog tetap tersedia dengan target 3,5 juta ton beras. Jika mengalami kekurangan, melalui kebijakan pusat, akan dilakukan impor dalam mengisi cadangan beras nasional," pungkasnya. (*)

Editor: Roelan