BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya selesai mengesahkan 10 pimpinan alat kelengkapan DPD tahun sidang 2014-2015.

Melalui lat kelengkapan itu diharapkan DPD RI mampu menjalankan fungsi dan tugas pokoknya (Tupoksi) DPD RI dalam legislasi, pengawasan, dan anggaran pada lima tahun ke depan.
 
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad (senator asal Nusa Tenggara Barat) pada paripuran DPD RI di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (10/10/2014).  Farouk didampingi Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas (senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta).
 
Berdasarkan keputusan rapat, pimpinan alat kelengkapan DPD tahun sidang 2014-2015 sebagai berikut.
 
Akhmad Muqowam (Jawa Tengah), mantan anggota DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), terpilih menjadi Ketua Komite I DPD RI. Dua wakil ketuanya adalah Fachrul Razi (Aceh) dan Benny Rhamdani (Sulawesi Utara). Komite I DPD bertugas melingkupi pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah dan antar-daerah, pembentukan atau pemekaran, dan penggabungan daerah; politik, hukum, dan hak asasi manusia (HAM); pertanahan dan tata ruang; serta pemukiman dan kependudukan.
 
Parlindungan Purba (Sumateraa Utara) terpilih sebagai Ketua Komite II DPD. Dua wakil ketuanya adalah Ahmad Nawardi (Jawa Timur) dan La Ode Muhammad Rusman Emba (Sulawesi Tenggara). Komite II  DPD melingkupi pertanian dan perkebunan; perhubungan; kelautan dan perikanan; energi dan sumber daya mineral; kehutanan dan lingkungan hidup; perindustrian dan perdagangan; penanaman modal; pekerjaan umum; perumahan dan permukiman; serta meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
 
Untuk Komite III DPD, Hardi Selamat Hood (Kepulauan Riau) terpilih sebagai ketua bersama dua wakil ketua, yakni Abraham Liyanto (Nusa Tenggara Timur) dan Fahira Idris (Daerah Khusus Ibukota Jakarta). Komite III DPD melingkupi antara lain pendidikan; agama; kebudayaan; kesehatan; pariwisata; pemuda dan olahraga; kesejahteraan sosial; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; tenaga kerja dan transmigrasi; ekonomi kreatif; keluarga berencana; dan perpustakaan.
 
Sedangkan untuk Komite IV DPD, Cholid Mahmud (Daerah Istimewa Yogyakarta) terpilih sebagai ketua bersama dua wakil ketua, yakni Ajiep Padindang (Sulawesi Selatan) dan Ghazali Abbas Adan (Aceh). Komite IV DPD melingkupi antara lain anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); pajak; perimbangan keuangan pusat dan daerah; lembaga keuangan dan perbankan; serta koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
 
Sementara itu, Gede Pasek Suardika (Bali) terpilih sebagai ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI. Gede Pasek Suardika pernah bertugas sebagai ketua Komisi III DPR RI FPD melingkupi hukum dan mantan anggota/ketua panitia khusus (pansus) dan panitia kerja (panja) sejumlah RUU bidang perundang-undangan.
 
Pasek menggantikan posisi mantan senator asal Bali, I Wayan Sudirta, yang pernah terpilih aklamasi untuk ke-10 kali berturut-turut selaku ketua PPUU DPD. Dua wakil ketua ialah Anang Prihantoro (Lampung) yang petahana dan mantan wakil ketua PPUU DPD, serta Muhammad Afnan Hadikusumo (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang juga petahana.
 
Muhammad Asri Anas (Sulawesi Barat) terpilih sebagai Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI bersama dua wakil ketuanya, Aidil Fitri Syah (Sumatera Selatan) dan Habib Ali Alwi (Banten).
 
AM. Fatwa (DKI Jakarta) terpilih sebagai ketua Badan Kehormatan (BK) DPD bersama dua wakil ketua, yaitu Maimanah Umar (Riau) dan Lalu Suhaimi Ismy (Nusa Tenggara Barat).
 
Abdul Gafar Usman (Riau) terpilih sebagai ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD yang nomenklatur sebelumnya ialah Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD. Dibantu dua wakil ketua, Ayi Hambali (Jawa Barat) dan Abdullah Manaray (Papua Barat).
 
Mohammad Saleh (Bengkulu) terpilih sebagai ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD yang nomenklatur sebelumnya ialah Panitia Hubungan Antar-Lembaga (PHAL) DPD bersama dua wakil ketua, Emilia Contessa (Jawa Timur) dan Maya Rumantir (Sulawesi Utara). Emilia Contessa dan Maya Rumantir adalah penyanyi era 80-an.
 
Sedangkan Bambang Sadono terpilih sebagai Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) DPD. Dibantu dua wakil ketua, Muhammad Asri Anas (Sulawesi Barat) dan Muhammad Syukur (Jambi).
 
Sebagai alat kelengkapan, BPKK DPD bertugas antara lain mengkaji sistem ketatanegaraan guna mewajudkan lembaga perwakilan daerah yang mengejawantahkan nilai demokrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok DPD dibantu anggota/pimpinan BPKK DPD. Bambang Sadono ex officio ketua Kelompok DPD bersama Muhammad Asri Anas dan Muhammad Syukur yang masing-masing sekretaris dan wakil ketua.
 
Dalam memimpin pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPD, Ketua DPD Irman Gusman (senator asal Sumatera Barat) bersama Farouk Muhammad dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas (senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta) menjelaskan prinsip keterwakilan gugus kepulauan atau wilayah, pemerataan provinsi, dan musyawarah mufakat.

Editor: Surya