Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Alami Kelangkaan BBM, Warga Minta Polda Kepri Turun ke Lingga
Oleh : Nur Jali
Sabtu | 27-09-2014 | 12:35 WIB
solar habis.jpg Honda-Batam
Ilustrasi.

BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis premium, solar dan minyak tanah kembali langka di Lingga, warga meminta agar Polda Kepri juga turun untuk melakukan operasi penimbunan BBM di daerah tersebut.

"Kita minta Polda Kepri turun ke Lingga, bahkan Mabes Polri juga turun ke Lingga tidak hanya di Batam dan Tanjungpinang, saja di sini juga banyak penimbunan," kata Arman Arsyad, ketua Pemuda Pancasila setempat kepada BATAMTODAY.COM, Sabtu (27/9/2014).

Menurutnya berdasarkan data yang telah dihimpunnya di lapangan, beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM tersebut adalah wilayah Kecamatan Singkep Barat, dan wilayah Cempa Kecamatan Senayang. Dan beberapa wilayah lainnya, yang secara terang-terangan melakukan penimbunan BBM.

"Kita sudah turun ke beberapa lokasi, disana terang-terangan ada penimbunan yang juga di bekingi oleh oknum aparat, bahkan oknum aparat tersebut bilang mereka sudah mendapat perintah dari pimpinan tertingginya di Lingga," kata Arman.

Arman sangat menyayangkan subsidi pemerintah untuk penggunaan BBM bersubsidi ini telah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang juga di bawah pemerintahan, akibatnya BBM bersubsidi di Lingga selain sulit didapat harganya juga mengalami kenaikan yang signifikan yakni satu liter bensin harganya bisa Rp20 ribu. Demikian juga dengan solar dan minyak tanah, sekarang negara kita merugi akibat ulah oknum ini.

Sementara itu wakil ketua sementara DPRD Lingga Kamarudin Ali, menanggapi hal ini sebagai masalah besar di Lingga, dirinya meminta aparat hukum dan pemerintah harus berani tegas dalam menangani hal ini. Jika tidak ada keberanian dari pemerintah untuk melakukan penanganan hal ini, maka Kabupaten Lingga akan menjadi tempat subur untuk para mafia minyak.

"Kita dukung pemerintah, dan aparat hukum untuk bertindak tegas siapapun dia yang merugikan rakyat dan negara harus dihukum," kata Kamarudin Ali. 

Editor: Dodo