BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,621 triliun untuk program perumahan dan kawasan permukiman pada 2015 mendatang. Namun, anggaran sebesar itu dinilai belum mencukupi untuk menjawab kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terus meningkat setiap tahunnya.

"Kami mengucapkan terima kasih atas penetapan anggaran perumahan yang telah ditetapkan untuk tahun 2015 mendatang. Namun demikian, kami sebenarnya berharap anggaran tersebut ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi karena kebutuhan rumah untuuk masyarakat di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya," ujar Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz, di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Djan Faridz, Kemenpera membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang menjadi salah satu pekerjaan rumah di setiap masa pemerintahan. Bagaimanapun, katanya, Kemenpera akan membuat program-program yang sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Dia menjelaskan, beberapa upaya yang dilaksanakan oleh Kemenpera untuk mengurangi backlog  perumahan di Indonesia antara lain fasilitasi pembangunan rusunawa dan pembangunan rumah khusus, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan perumahan dan permukiman, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Peningkatan Kualitas, PSU Perumahan Swadaya dan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas (BSPK) Perumahan dan Permukiman Kumuh. 

"Sedangkan untuk membantu pembiayaan perumahan untuk masyarakat Kemenpera juga memiliki program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," kata Djan Faridz. (*)

Editor: Roelan