BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), HM Sani, menyatakan, selama 12 tahun berdirinya Provinsi Kepri, sudah banyak yang dilakukan pemerintah. Pemerintah Provinsi Kepri, kata Sani, sudah banyak berbuat meskipun masih banyak yang harus dilakukan.

Dalam bidang pendidikan, misalnya, menjadi prioritas utama. Hal Itu dibuktikan oleh Pemprov Kepri yang konsekuen mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan sesuai dengan amanah UU Sistem Pendidikan Nasional.

"Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Kepri sudah memberikan 770.000 beasiswa kepada anak yang kurang mampu hingga tidak ada lagi ditemukan anak-anak yang tidak bisa sekolah di Kepri. Kendati memang tidak kita pungkiri di lapangan, masih ada ditemukan anak yang putus dan tidak sekolah. Ini disebabkan kekurangmengertiaan masyarakat atas bantuaan yang diberikan pemerintah. Hal ini akan menjadi PR kita ke depan," ujar Sani, saat berpidato pada hari jadi Provinsi Kepri ke-12 pada
sidang paripurna istimewa di gedung DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Rabu (24/9/2014).

Selain beasiswa untuk siswa pendidikan dasar dan menengah, Pemprov Kepri juga telah memberikan beasiswa kepada mahasiswa D3, S1, dan S2, yang merupakan kebutuhaan Provinsi Kepri di masa yang akan datang dalam mengisi peningkatan SDM. Pemprov Kepri juga menjalin kerja sama dengan UTM Malaysia, perguruan tinggi di Australia dan Swiss.

"Kita juga mengucurkan dana dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik dengan mensertifikasi 25.295 orang guru di Kepri. Dan dengan upaya yang dilakukan, angka partisipasi kasar siswa SD-SLTP di Kepri pada tahun 2012 sudah mencapai 89,56 persen, sementara APM, siswa SMA dari Tahun 2011 yang mencapai 48,18 persen meningkat menjadi 58,53 persen pada 2012," jelasnya.

Sementara sebagai dukungan program wajib belajar 12 tahun, Pemerintah Provinsi Kepri juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp46 miliar dengan harapan dua atau tiga tahun nendatang, dari 2,2 juta penduduk Kepri sudah mengenyam dan tamat SLTA. Sedangkan saat ini, rata-rata penduduk di Kepri masih tamatan SLTP.

"Dalam menunjang pembangunan SDM di Kepri, saat ini Pemerintah Provinsi juga telah melaksanakan pembangunan perpustakaan modren dengan total dana pembangunan Rp50 miliar di kantor gubernur lama," kata Sani.

Sedangkan di sektor kesehatan, sebut Sani merupakan pelayanan dasar dan tugas utama. Pemerintah daerah, sesuai dengan amanat UU Pemda dan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kepri, saat ini juga telah dilakukan pembangunan sejumlah RSUD di Kepri yang akan selesai pada 2015. Demikian juga pembangunan puskesmas dan pustu di sejumlah daerah.

"Untuk menunjang pemberiaan pelayanan kesehatan, pemerintah juga telah mengirimkan 155 dokter rumah tangga, dan 65 perawat PTT ke sejumlah  desa terpencil di Kepri. Dengan pengiriman tenaga medis ini diharapakan akan dapat menekan angka kematian ibu hamil serta angka kematian bayi di Kepri. Selain itu kita juga berkomitmen dengan mengalokasikan 10 persen APBD Kepri untuk pembangunan dan peningkatan kesehatan di Kepri," jelasnya. 

Hal penting lainnya, imbuh Sani, adalah mengenai kesejahteraan, pergerakan lalu Lintas barang, orang dan lalu lintas uang, sangat berkaitan dengan transportasi. Hingga konektivitas antarpulau dan daerah di Kepri sangat diperlukan dan penting. Dalam mewujudkan terpenuhinya transportasi di Kepri, di samping kapal yang sudah ada dan diberikan pemerintah Pusat, ke depan juga akan diupayakan penambahaan kapal besar antarpulau di Kepri.

"Demikian juga transportasi laut antarkabupaten, juga diperlukan kapal dengan ukuran lebih kecil. APBN diminta empat kapal ukuran Kecil, dan APBD akan dibuat satu kapal," jelasnya.

Pada sektor transportasi udara, Pemerintah Provinsi Kepri juga menggesa pembangunan bandara di Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas, mengusulkan pembngaunan pelabuhaan laut di Pulau Laut, Midai, Serasan, Subi dan Letung, yang dianggarkan dari APBN dan APBD.

Kemudian di bidang perikanan dan kelautan, dari 96 persen disadari kontribusi pendapatan belum maksimal, hal ini disebebkan belum diberikannya perizinaan tangkap. Karena itu, ke depan perlu dibentuk badan penghelola sumber daya kelautan hingga kontribusi kelautan bisa signifikan.

Sementara infrastruktur memang masih banyak yang belum dapat diselesaikan, khusunya air bersih dan listrik.

"Tetapi perlu dipahami, kita tidak perlu berhenti mengupayakan dan mengusahakan. Dan dengan pembangunan waduk di Gesek dan Kolong Enam, itu sudah menjawab kebutuhan. Namun PLN akan terus diusahakan dengan mempercepat konektivitas 110 MW dari Batam ke Bintan. Proses terakhir pelaksanaan peminjalam dari Kementeriaan Kehutanan sudah dapat izin, demikian juga penyambungan. Sesuai dengan Janji PLN,  Conektivitai Interkoneksi Listrik Pulau Batam dan Bintan Desember 2014 mendatang sudah terlaksana, hingga dengan listrik yang sudah tersambung akan menjawab investasi dan hal lainnya," pungkas Sani. (*)

Editor: Roelan