BATAMTODAY.COM, New York - Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis dalam menjawab perubahan iklim. Salah satunya berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 26 persen pada tahun 2020. Dengan dukungan internasional, target ini akan naik menjadi 41 persen.

"Untuk mensukseskan upaya ini, pemerintah telah memperbaharui moratorium perizinan baru untuk menebang hutan dan izin pemanfaatan hutan di atas lahan gambut sejak Mei 2014," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat tampil sebagai pembicara keempat dalam sidang Majelis Umum PBB ke-69 Tahun 2014 Pleno I KTT Iklim di Markas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2014) pagi waktu setempat atau malam di Indonesia.

Dalam sidang yang dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, Ban-Ki Moon, itu Presiden SBY berbagi pendapatnya tentang dua elemen kunci kebijakan Indonesia terkait perubahan iklim, yaitu kerjasama multilateral, dan sejumlah aksi nasional. Pada tingkat multilateral, perlu upaya melipatgandakan usaha  untuk menuju Perjanjian Post 2020 Perubahan Iklim, yang meliputi mitigasi, adaptasi, dan rencana aksi.

Langkah kedua, lanjut SBY, Indonesia sampai saat ini masih memerangi deforestasi dan degradasi lahan, dengan mendirikan Badan Pengelola REDD+, yang bertugas untuk memperbaiki pengelolaan hutan. Selain itu, melalui kerja sama dengan pemerintah Norwegia, Indonesia mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal di hutan Indonesia dan wilayah lahan gambut.

Langkah ketiga, Indonesia saat ini juga sedang melakukan eksplorasi potensi diciptakannya ekosistem blue carbon (karbon biru) yang dapat mendukung upaya untuk menjaga kenaikan temperatur dunia dibawah 2 derajat celsius. "Indonesia juga telah menandatangani surat penerimaan dari Amandemen Protokol Kyoto di Doha," kata SBY, yang dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Terkait dengan aksi perubahan iklim ini, Presiden SBY menegaskan, bahwa Indonesia bersedia memperkuat kerja sama dengan semua pihak pada tingkat bilateral maupun regional.

Pertemuan Climate Change Summit 2014 diselenggarakan dalam rangka memberikan dorongan politik bagi keberhaailan negosiasi instrumen hukum internasional baru untuk menangani masalah perubahan iklim disamping juga untuk menegakkan bentuk komitmen negara-negara di dunia dalam penanganan perubahan iklim. (*)

Editor: Roelan