BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Pengadilan Negeri Batam, Khairul Fuad, mengatakan, sampai saat ini belum ada permintaan persetujuan penyitaan aset milik Abob dari Mabes Polri dalam kasus rekening gendut PNS Batam dan pencurian BBM.

"Belum ada permintaan persetujuan penyitaan yang masuk ke kita," kata Fuad, Sabtu (13/9/2014).

Fuad mejelaskan, berdasarkan prosedurnya, untuk melakukan penyitaan maka dimintakan izin atas persetujuan pengadilan negeri di mana barang atau objek sita tersebut berada. "Kalau barang atau objek sita itu ada di Batam, maka persetujuan Pengadilan Negeri Batam," terang Fuad.

Namun, jika perkara tersebut akan disidangkan di Pengadilan Negeri Batam sementara barang atau objek sita berada di luar Batam, maka persetujuan dimohonkan ke pengadilan tempat perkara itu disidangkan. Sedangkan pengadilan tempat objek sita berada hanya surat pemberitahuan.

"Contoh, suatu perkara akan disidangkan di Pengadilan Batam, tapi objek sita di Pekanbaru, maka permohonan sita di Batam. Sedangkan PN Pekanbaru hanya pemberitahuan," terangnya.

Ketika ditanya apakah perkara kasus rekening gendut PNS Batam dan pencurian BBM akan disidangkan di PN Batam, Fuad mengatakan tergantung pasal yang menjerat para pelaku. Apabila pasal tindak pidana korupsi maka yang berwenang mengadili Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.