BATAMTODAY.COM, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan mengembalikan pemilihan ke DPRD terus menjadi polemik tajam. Selain tidak menghormati prinsip kedaulatan rakyat, pilkada melalui DPRD juga dinilai membuka celah tindak pidana korupsi.

Pendapat itu ditegaskan Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung Wibowo, usai menerima delegasi DPRD Kota Bandar Lampung di DPR, Kamis (11/9/2014). Menurutnya, pilkada lewat DPRD sangat bertentangan dengan kedaulatan rakyat.

Untuk itu, Pilkada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dipilih langsung oleh rakyat, bukan anggota DPRD. "Kita telah sepakat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyatlah yang menentukan. Bila sekarang ada keinginan mengembalikan kedaulatan ke DPRD tingkat II dan I, saya melihat berdasarkan pengalaman bahwa nanti peristiwa tindak pidana korupsi itu akan menjadi sangat banyak," kata Pramono.

"Saya termasuk yang berpandangan bahwa kedaulatan itu tetap berada di tangan rakyat dan Pilkada harus dipilih langsung," imbuh politisi PDIP itu.

Menurutnya, buah dari pilkada secara langsung adalah munculnya para pemimpin daerah yang betul-betul lahir dari rakyat. Sebut saja, Jokowi dan Ahok di Jakarta, Ridwan Kamil di Bandung, Risma Harini di Surabaya, dan lain-lain.

Dia berharap, pilkada tetap secara langsung atau bila tidak terselesaikan saat ini, Presiden bisa menunda melalui Menteri Dalam Negeri dan dibahas oleh DPR berikutnya.

Selain itu, merumuskan RUU Pilkada, kata dia, sebaiknya tidak mengorbankan kepentingan rakyat dan kepentingan jangka panjang. Dia juga yakin, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menerima tuntutan pembatalan RUU ini bila masih memaksakan klausul pemilihan lewat DPRD. (*)

Editor: Roelan