Sebanyak 339 Kios Pengecer BBM Illegal di Karimun Akhirnya Dibongkar

Sebanyak 339 Kios Pengecer BBM Illegal di Karimun Akhirnya Dibongkar

Oleh : Khoiruddin Nasution

Jum'at | 22-08-2014 | 17:16 WIB

Pembongkaran kios BBM ilegal di Karimun.

BATAMTODAY.COM, Karimun - Setelah sebelumnya melayangkan surat peringatan, kini Tim monitoring dan evaluasi (Monev) Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Kabupaten Karimun membongkar paksa 339 tempat usaha pengecer premium dadakan yang tidak memiliki izin (ilegal) yang tersebar di Pulau Karimun Besar, Jumat (22/8/2014).

Tim monev BBM bersubsidi Kabupaten Karimun yang merupakan gabungan dari aparat TNI dan Polri serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karimun itu memulai aksinya dari pukul 09.00 hingga 15.00 WIB.

Ketua tim monitoring BBM subsidi Kabupaten Karimun, Arnadi Supa'at saat ditemui mengatakan, pembongkaran dilakukan itu dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu (3x24 jam) yang telah diberikan kepada masing-masing pemilik tempat usaha.

"Sudah jelas di dalam surat peringatan terakhir yang dikeluarkan oleh Bupati Karimun Nomor 500/EKO/VIII/2014. Disitu ditekankan kepada pengecer premiun yang tidak memiliki izin untuk tidak meneruskan usahanya dalam waktu 3x24 jam, sejak surat tersebut diberikan pada 19 Agustus kemarin," tegas Arnadi, yang juga menjabat sebagai Asisten II Pemkab Karimun

Untuk itu, kepada pengecer tersebut diminta agar membongkar sendiri tempat usaha ilegalnya. Dan apabila dalam waktu yang diberikan tidak juga melakukan pembongkaran, maka tim akan melakukan pembongkaran dan penyitaan tempat usaha tersebut dengan paksa.

Dijelaskan, di dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Karimun itu, terdapat tiga poin penting. Diantaranya, (1) dilarang melakukan kegiatan usaha hilir minyak tanpa memiliki izin usaha, (2) dilarang melakukan penyimpanan BBM tanpa izin, dan (3) dilarang meniru atau memalsukan mutu BBM.

"Apabila yang bersangkutan (pengecer dadakan) melanggar beberapa poin diatas, maka diberikan sanksi pidana penjara paling lama 3 sampai 6 tahun, dan denda paling tinggi Rp30 sampai 60 miliar. Sanksi yang diberikan itu berdasarkan UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas)," ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Satpol PP Kabupaten Karimun yang juga tergabung di dalam tim monev BBM bersubsidi, R. Azli saat ditemui menyebutkan, 50 persen pemilik usaha ilegal tersebut, tidak melakukan perlawanan sedikitpun.

"Saat pelaksanaan, banyak juga tempat usaha ilegal tersebut yang belum di bongkar oleh pemiliknya. Namun, sesuai perintah berdasarkan surat peringatan terakhir Bupati Karimun Nomor 500/EKO/VIII/2014 itu tetap kita bongkar paksa dan dilakukan penyitaan," ucap Azli.

Khusus di wilayah Kecamatan Karimun katanya lagi, pembongkaran direncanakan selesai dalam satu hari. Bahkan pemantauan dan pengawasan secara rutin akan dilakukan pasca pembongkaran terebut.

"Apabila nantinya ditemukan masih ada yang menjual premium tanpa memiliki izin (pengecer dadakan ilegl) akan ditindak tegas. Dan, diharapkan juga kepada tim-tim yang mengurusi tiga kecamatan lainnya juga melakukan pengawasan setelah dilakukan pembongkaran," pintanya.

Dari data diperoleh, rincian pemilik kios BBM ilegal di Kecamatan Karimun sebanyak 100 tempat usaha. Kemudian di Kecamatan Tebing terdapat 83 tempat usaha. Sedangkan di kecamatan Meral terdapat 105 tempat usaha dan terakhir di Kecamatan Meral Barat terdapat 51 tempat usaha.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Plt Gubernur Marlin Dorong Pelajar Raih Cita-cita Lewat Pemanfaatan Teknologi dan Akhlak Mulia

XL Axiata dan Kemen PPPA Luncurkan Program Sisternet 'She Inspire' Bagi Perempuan di Lapas

Batam Langganan Banjir, Andi Agung: Kita Giatkan Gotong Royong hingga Tingkat Kelurahan

Pemprov Kepri Raih Penghargaan UKPBJ Proaktif dengan Capaian UMK Tertinggi

Kadisdik Kepri Sebut 3.500 Tenaga Pendidik Non ASN Bakal Diangkat Jadi PPPK

OJK Komitmen Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan secara Merata dan Setara

Batam Banyak Butuh Guru, Tapi Honorer Jadi Prioritas, Bukan Lulusan PPG

Satlantas Polresta Tanjungpinang Gelar Lat Pra Ops Zebra Seligi 2024

Gelap dan Minim Rambu, Pegawai RSJKO EHD Tanjunguban Alami Kecelakaan di Jalan Indunsuri Lobam

Nuryanto Sebut RT/RW Jadi Dasar Pembangunan Batam, NADI Tambah Insentif

Jalan Lintas Timur Bintan Mulai Rusak, Belum Genap Setahun Usai Pembangunan

Perusahaan Temui Langsung Masyarakat Terdampak Pembebasan Lahan Kebun Sayur Marina

Nyanyang Minta Pemko Batam Tuntaskan Persoalan Banjir yang sudah Menahun Jadi Langganan

Danlanal TBK Bersama Ketua Jalasenastri Saksikan Lomba Sampan Layar di Pulau Buru

Imigrasi Tanjunguban Gelar Operasi Jagratara Tahap III Perusahaan dan Hotel di Lagoi