LIPI Nlilai Masyarakat Belum Matang Berpolitik

LIPI Nlilai Masyarakat Belum Matang Berpolitik

Oleh : Surya

Jum'at | 13-06-2014 | 17:50 WIB

Ilustrasi Rakyat

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai masyarakat Indonesia belum matang dalam berpolitik maupun berideologi, sehingga terkesan hanya ikut-ikutan belaka. Akibatnya, masyarakat secara substansi tidak mengetahui sebenarnya sosok calon presiden dan wakil presiden yang cocok untuk memimpin Indonesia ke depan.

"Kalau di Amerika Serikat selain sudah matang secara ideologi, maka visi misi capres sejalan dengan program pembangunan yang akan dijalankan. Jokowi misalnya, hanya menyampaikan pengalamannya selama menjadi Walikota dan Gubernur Jakarta. Sedangkan Prabowo masih normatif," kata Teddy Lesmana, peneliti LIPI dalam dialog 'Tantangan Pembangunan Ekonomi Daerahâ€™ bersama Muhammad Nur Sholikin (PSHK), dan Direktur Eksekutif NCID Jajat Nurjaman di Jakarta, Jumat (13/6/2014).

Menurutnya, kedua pasangan capres dalam menyampaikan misinya dalam debat pada Senin (9/6) lalu masih normatif. Harusnya bisa menjelaskan lebih konkret terhadap program pembangunan yang akan dijalankan lima tahun ke depan, misalnya terkait tantangan di dalam negeri maupun luar negeri atau ancaman global.

Sedangkan Sholikin dari PSHK mengatakan, kedua capres juga belum menyinggung mengenai tumpang-tindihnya Perda dengan UU dalam melaksanakan otonomi daerah.

"Relasi pemerintah pusat dan daerah khususnya terkait Perda oleh Kemendagri dan keuangan, pajak dan distribusi daerah oleh Kemenkeu RI sesuai UU No.28/2009, maka wajib dikontrol," kata Sholikin.

PSHK, kata Sholikin, mengingatkan jika Perda selama ini belum mengakomodir kepentingan daerah dalam kerangka desentralisasi daerah.

"Perda mudah dikeluarkan, tapi sulit dilaksanakan, apalagi hasilnya. Karena itu, yang dilakukan oleh pemerintah daerah hanya terkait pemasukan dan distribusinya, bukan bagaimana mewujudkan desentralisasi sesuai amanat UU No.32 Tahun 2004," katanya.

Sementara itu, Nurjaman dari NCID mengatakan, kampanye hitam yang ditujukan ke pasangan Prabowo-Hatta bisa menaikkan elaktablitas capres nomor urut 1 itu.

"Setidaknya isu Babinsa dan pemecatan oleh DKP dalam seminggu ini justru makin menaikkan elektabilitas Prabowo, sedangkan isu HAM rakyat sudah tak peduli lagi. Kalau soal Obor Rakyat tidak akan berpengaruh pada Jokowi," kata Nurjaman.

Ia berharap tak ada lagi kampanye hitam dalam debat capres selanjutnya, karena bisa menjadi bumerang bagi kedua pasangan.

"Rakyat pun tak diberi pendidikan politik yang mencerdaskan, dan malah menjadikan rakyat saling bermusuhan dan konflik," katanya.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Kapolres Karimun Pimpin Apel Gabungan TNI-POLRI Pengamanan TPS Pilkada Serentak 2024

PT Timah Tbk Komitmen Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Lewat Program Gernas Tastaka

Polres Anambas Kawal Distribusi Logistik Pilkda ke PPK Kecamatan

Masa Kampanye Berakhir, KPU Karimun Bersihkan APK

Kepala BP Batam Tinjau Proyek Infrastruktur, Pastikan Masyarakat Dapat Segera Menikmati

Jelang Hari Pencoblosan, Polsek Batam Kota Turut Kawal Penertiban APK

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi