Pasca Kontrak Koalisi Baru

Jakarta, batamtoday - Ketua Fraksi PKB Marwan Ja'far, meminta Ketua Setgab Koalisi, Susilo Bambang Yudhoyono, harus bisa bersikap tegas terhadap parpol yang mbalelo terhadap keputusan setgab pasca penandatangan kontrak koalisi baru. Berbagai masalah lama akan kembali terulang kembali, jika SBY tidak bisa menindak parpol-parpol koalisi yang mbalelo tersebut dan disaat yang sama parpol-parpol yang patuh akan mengalami demoralisasi

"Ketua Setgab harus tegas memberikan sanksi atau mengeluarkan langsung jika parpol anggota koalisi masih melakukan cara-cara. Kalau tidak maka semua akan sama saja dan parpol anggota koalisi yang patuh akan mengalami demoralisasi," ujar Marwan usai diskusi FPKB mengenai masyarakat ekonomi asean 2015"menuju integrasi perekonomian asean dan masa depan pembangunan ekonomi indonesia" di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/5).

Menurut Marwan, dalam sebuah koalisi sebagaimana yang terjadi di sistem pemerintahan presidensil, reward dan punishmnet sangat diperlukan untuk menjaga soliditas Setgab. Dengan demikian setiap kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguang di dalam pemerintahan maupun di parlemen.

“Soal reward dan punishment diserahkan kepada SBY. (SBY) Harus tegas , kalau tidak tegas itu menjadikan iri anggota koalisi yang lain. Akan terjadi  demoralisasi terhadap anggota koalisi yang lain,” ujar Marwan menegaskan.

Dia  juga menyayangkan sikap sejumlah parpol yang terang-terangan berseberangan  dengan kebijakan koalisi, namun tidak merasa bersalah dan tetap berada di dalam  koalisi. Menurut politisi Senayan itu, kalau pimpinan Setgab tidak bisa bisa mengambil sikap tegas dengan menjatuhkan sanksi bagi parpol yang membandel, maka parpol  anggota Setgab lainnya menjadi tidak percaya diri karena merasa tidak dianggap.  Dengan demikian keberadaan Setgab menjadi tidak diperlukan.

"Kalau begini caranya tidak usah ada koalisi, bubarkan saja koalisi kalau memang  tidak ada reward dan punishment,” ujar Marwan merujuk pada sikap Partai Golkar  dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengambil sikap berlawanan dengan mayoritas anggota Setgab yang dipimpin Partai Demokrat.

Menurut Marwan, dalam perjalanan Setgab ke depan, sikap kedua partai yang tidak  sinkron dengan sikap Setgab itu akan menjadi bahan evaluasi pada setiap  pertemuan parpol pendukung pemerintah itu. Namun demikian Marwan berharap dengan  ditekennya kontrak baru keanggotaan Setgab akan terjadi komunikasi intensif  sehingga segala perbedaan pendapat bisa dijembatani.

"Di situ akan ada perdebatan dan perbedaan yang muncul itu akan didiskusikan.  Saya yakin akan ada titik kompromi tertentu yang bisa melegakan semua pihak  sepanjang ada proses dialogis yang sehat,” ujarnya menegaskan.

Dengan kontrak baru koalisi ini maka tentunya kompromi akan lebih diutamakan. Berbagai permasalahan yang krusial seperti permasalahan parliementary thrashold, RUU DIY dan sebagainya yang selama ini belum tuntas dalam setgab, diyakininya pun akan terselesaikan secara kompromi.

"Saat ini kan seperti urusan PT, Golkar maunya 5%, PD 4% dan kami lainnya 3% saya yakin akan tercapai kompromi angka yang sesuai dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Begitu juga dengan RUU DIY, saya rasa PD akan mengalah pada anggota koalisi lainnya,” tegasnya.

Ditanyakan mengenai krisis yang terjadi pada Partai Demokrat saat ini dimana SBY adalah ketua dewan pembinanya apakah akan mempengarhui Setgab, Marwan mengatakan permasalahan yang terjadi di Partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan setgab. “Itu ursan internal mereka, tidak ada kaitannya dengan setgab. Urusan internal tentunya harus diselesaikan secara internal pula dan kami tentunya tidak berhak ikut serta,” tegasnya.