BATAMTODAY.COM, Denpasar-  Pimpinan DPR meminta pers tetap menjaga independensinya dalam menjalankan tugas jurnalistiknya di dalam tahun politik, paska pemilu legislatif dan jelang pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 mendatang. 

"Berbeda pendapat dan sikap dalam politik itu biasa sampai pada hal-hal ideologis, dan itu dicontohkan oleh pendiri bangsa ini, namun setelah itu mereka akrab luar biasa, dan tetap memiliki komitmen bersama dalam membangun bangsa in," kata Wakil Ketua DPR Shohibul Umam dalam acara Press Gathering di Denpasar, Bali kemarin. 

Dalam acara yang diikuti oleh Kooordinatoriat Wartawan DPR,  Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti,  dua peneliti  Center for Election of Political Party (CEPP-UI) Chusnur Mariyah dan Reni Suwaso, serta peneliti Universitas Udayana Bali  Piers Andreas Noak  itu, Shohibul mengakui, bahwa  dalam perkembangan terakhir kinerja DPR RI kurang menggembirakan. Bahkan diwarnai maraknya praktik korupsi  yang melibatkan anggota DPR RI.

"Tetapi itu tidak menggambarkan bahwa semua anggota DPR itu buruk. Masih banyak anggota yang kinerjanya bagus, dan bersih, dan itulah yang harus didukung pers," kata politisi PKS ini. 

Namun, tidak demikian dengan anggota DPR hasil Pemilu 2014-2019. Shohibul menilai kualitas anggota DPR akan bertambah buruk dalam kinerjanya, karena mereka dihasilkan dari pemilu yang terburuk, dipenuhi praktik politik uang, serta keterlibatan penyelenggara negara yang ikut melakukan kecurangan dengan memanipulasi suara kandidat tertentu agar terpilih dengan imbalan uang. 

"Dengan kondisi seperti itu dan kualitas mereka yang pas-pasan, maka mendorong Setjen DPR RI harus bekerja lebih keras dan lebih berat lagi dalam meningkatkan kualitas anggota DPR mendatang. Untuk itu, harus didukung oleh pers," katanya. 

Sementara itu Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengatakan, menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR 2014 ini,  Sekretariat Jenderal DPR makin disibukkan dengan persiapan pilpres 2014, dan belum berpikir untuk membuat program peningkatan kualitas anggota DPR hasil Pemilu 2014-2019.
 
"Setelah pelaksanaan pilpres, maka DPR disibukkan dengan persiapan pidato kenegaraan tentang nota keuangan dan RAPBN 2015. Kesekjenan DPR sekarang  memiliki agenda yang padat, mulai dari 12 Mei-10 Juli 2014. Padahal, masih ada 133 RUU yang harus dibahas, dan 91 RUU diantaranya tentang pemekaran daerah dan 43 RUU lainnya," kata Winantuningtyastiti.

Karena itu, Sekretariat Jenderal DPR menyatakan belum memikirkan hasil Pemilu 2014,sebab masih terfokus pada penyelesian kinerja Anggota DPR 2009-2014. "DPR sekarang juga disibukkan maraknya usulan pemekaran dari DPRD-DPRD,kalau ditolak mereka mengancam akan memisahkan diri dari NKRI dan sebagainya. Ini membuat kami makin pusing," katanya. 

Tak ada demokrasi
Sementara itu, Presiden Direktur  CEPP-UI Chusnul Mar'iyah berharap kondisi pemilu mendatang jauh lebih baik, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan seperti Pemilu 2014. Sebab, pemilu merupakan prasayat demokrasi, sehingga tanpa pemilu,maka tidak ada demokrasi.

"Memang sekarang ini diakui semua pihak jika pemilu amburadul, dan makin maraknya politik uang, yang melibatkan penyelenggara, peserta, dan masyarakat sendiri. Semua harus dibenahi dan ditangani lebih professional. Khususnya dalam melibatkan hak-hak warga negara untukmemilih pemimpinnya," kata Chusnul.

Chusnul mengatakan,  dalam pemilu itu harus ada kompetisi yang sehat, adil, jujur, dan demokratis, ada kebebasan civil society,  kebebasan pers, kebebasan membentuk organisasi, dan didukung oleh data kependudukan yang akuntabel atau database kependudukan dan pemilih berkelanjutan.

"Dulu KPU 2004 mengusulkan anggaran itu Rp 427 miliar, tapi oleh Mendagri diubah menjadi DP4 dengan anggaran Rp 3,8 triliun, dan kemudian diubah lagi dengan e-KTP dengan anggaran Rp 5,8 triliun plus Rp 1,6 triliun, dan pemilu 2014 dengan anggaran Rp 21 triliun. Tapi kenapa pemilu ini kok menjadi pemilu yang liberal machiavellism election?" tanya Chusnul.

Seharusnya pemilu itu, bisa membangun parlemen modern yang dipercaya rakyat, bukan mengkhianati kepercayaan rakyat. 

"Ke depan DPR harus benar-benar menjalankan fungsi dan tugasnya secara bertanggung jawab (DPR, DPD, dan MPR RI), dengan produk-produk kinerja yang berpihak pada rakyat dan transparan, dan dukungan pemberitaan media yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai berita buruk media hanya berdasarkan katanya-katanya, tanpa konfirmasi dan investaigasi yang obyektif dan akuntabel," kata mantan anggota KPU ini.

Sementara itu, Piers Andreas Noak dari Univeristas Udaya menyatakan, kecewa dengan pelaksaanan Pemilu 2014 dan kinerja anggota DPR periode 2009-2014 yang dinilai sangat buruk di mata rakyat, termasuk masyarakat Bali.

"Karena itu, masyarakat Bali tidak tertarik dengan berita-berita politik, karena mereka hanya 5 tahun sekali datangi rakyat. Tapi, setelah pemilu, dengan banyak menyebar uang, dan putus begitu saja ketika mereka sudah duduk di DPR. Itulah tangan parlemen dan media sendiri," kata Andreas. 

Editor: Surya