Minta Pengembang Alokasi Lahan Bangun Sekolah

Batam, batamtoday - Pemerintah Kota Batam berharap BP Kawasan Batam (BP Batam) membebaskan biaya sewa pakai atau uang Wajib Tahunan Otorita (WTO) atas tanah yang dialoksikan pengembang perumahan untuk membangun Sekolah Negeri.

Hal ini dikatakan walikota Batam Ahmad Dahlan kepada batamtoday di Hotel Golden View, Bengkong, Batam, Sabtu 21 Mei.  Dia berharap, dengan pembebasan WTO tersebut, maka pihak pengembang akan lebih mudah mengalokasikan tanahnya untuk pembangunan unit-unit sekolah baru. 

"Hal ini sudah kita bicarakan dengan BP Batam, kita harapkan BP Batam mau membebaskan pembayaran WTO bagi pengelola yang memberikan lahannya (lahan hibaa) kepada pemerintah untuk dibangun sekolah negeri," kata Dahlan. Dan dia juga menyampaikan bahwa ,kebutuhan akan unti sekolah baru sangat mendesak karena tingginya tingkat angka kelahiran Batam setiap tahunya.

"Setiap tahun Batam selalu krisis sekolah untuk menampung pendaftar murid baru," ungkap Dahlan.

Selain mengajukan pembebasan iuran tahunan ke BP batam, Dahlan mengatakan, pihak Pemko Batam juga akan bekerja sama dengan REI Batam, agar setiap pengembang mau mengalokasikan lahan untuk pembagunan unit sekolah baru.

"Setiap tahun kita selalu krisis sekolah, terutama untuk sekolah dasar. Mengapa demikian, karena tadi, angka kelahiran di Batam termasuk tinggi. Jadi, setiap tahunnya kita selalu kerepotan untuk menampung murid SD baru," kata Dahlan.

Dahlan menyatakan, langkah tersebut (bekerjasama dengan REI Batam) terpaksa diambil karena selama ini, Pemkot Batam selalu kesulitan untuk mendapatkan lahan dari BP Batam untuk pembangunan unit sekolah baru.

Kalaupun pemerintah mendapatkan lahan, ujar Dahlan, sering tidak sesuai untuk dibangun sekolah karena jauh dari pemukiman atau lahan yang diberikan tidak matang sehingga pemerintah perlu biaya besar untuk mempersiapkannya.

Selama ini, kata Dahlan, siswa SD dan sebagian siswa SMP harus masuk sekolah bergantian pagi dan siang hari, karena jumlah anak usia sekolah dengan sekolah yang ada jumlahnya belum seimbang.

"Sehingga dengan adanya kerjasama dengan REI, Pemko Batam dapat langsung membangun sekolah Negrei," katanya. Kecuali pihak pengembang sudah mempunyai program membangun sekolah sendiri.

"Kalau demikian pun, baik saja, kan berarti pemerintah sudah terbantu dengan adanya program pembangunan sekolah baru dari pihak pengembang," imbuhnya.

Dahlan berharap, BP Batam dapat membebaskan iuran tahunan atas lahan yang dialokasikan pengembang untuk mendirikan sekolah baru, tempat untuk mendidik anak bangsa.