BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Dewan Kawasan (DK) Provinsi Kepulauan Riau harus memperjelas lagi tentang regulasi free trade zone (FTZ) di Kepri jika memang ingin menarik lebih banyak lagi investor. Permasalahan lahan yang menjadi salah satu faktor memperlambat perkembangan FTZ khususnya di Kota Tanjungpinang, bukanlah suatu permasalahan.

"Kalau masalah lahan itukan masalah alam. Bukan tidak ada lahan tapi aturannya yang belum jelas," kata Harry Azhar Azis, Wakil Komisi IX DPR RI.

Harry mencontohkan, investor yang ingin masuk ke Singapura yang memiliki luas lahan lebih kecil dari Batam dan Bintan. Hal itu dikarenakan Singapura memiliki regulasi yang jelas. "Jadi bukan lahan masalahnya. Regulasinya saja yang harus diperjelas," katanya.

Dia mengatakan, seharusnya di kawasan FTZ itu ada insentif-insentif tertentu. Misalnya, untuk industri-industri yang menyerap lapangan kerja yang banyak, atau industri-industri yang padat modal.

"Pola inilah yang harus dipikirkan oleh Ketua Dewan Kawasan, karena dia yang memiliki policy (kebijakan, red)," ujarnya.

Sementara itu, terkait Ketua DK yang rangkap dijabat oleh Gubernur Kepri, Harry yang ditemui di GOR Kacapuri usai memberikan hak suaranya, Rabu (9/4/2014) kemarin, mengatakan hendaknya memang FTZ juga menjadi prioritas. Selain itu, sepertinya Ketua DK yang juga Gubernur Kepri kewalahan dengan dua jabatan tersebut hingga banyak yang keteteran. (*)

Editor: Roelan