Agar Tak Menghakimi

Ruhut Minta Kader Demokrat Tak Bicara Kasus Sesmenpora

Jakarta, batamtoday - Kader Partai Demokrat, Ruhut Sitompul meminta kader-kader separtainya untuk menahan omongan terkait kasus sesmenpora. Kader-kader partai yang mengatakan bahwa akan menghukum seseorang dengan menonaktifkan atau memberhentikan tanpa menunggu proses hukum menurut Ruhut adalah orang yang tidak mengerti hukum.

“Saya orang hukum dan mengerti bahwa di dalam sebuah kasus kita menganut asas praduga tak bersalah. Hukum saat ini sedang berporses dan kita menghormati KPK. Kader yang bicara ingin memecat atau menonaktifkan kader partai lain yang baru diisukan terlibat kasus dan belum ada bukti sama sekali jelas kader tersebut tidak mengerti hukum. Siapapun yang mengerti hukum tidak akan mengambil langkah penonaktifan dan pemberhentian terhadap orang yang belum bersalah,” ujar Ruhut di Gedung DPR, Jakarta kemarin.

Negara ini adalah negara hukum dan SBY sebagai pimpinan tertinggi kami pun dengan tegas akan menjadikan hukum sebagai panglima. “Jadi orang yang mengatakan akan menonaktifkan Nazaruddin dan Angelina Sondakh, bukan hanya tidak mengerti hukum tapi juga tidak memahami SBY sebagai pimpinan. SBY adalah orang yang menjunjung tinggi hukum dan sudah menjadi penegasannya akan menjadikan hukum sebagai panglima,” imbuhnya.

 Mengenai isu perpecahan yang muncul, Ruhut membantahnya. Menurutnya tidak ada perpecahan sama sekali di tubuh Partai Demokrat. Partai Demokrat adalah partai modern yang tidak mungkin mengalami kejadian seperti pada partai lainnya. Dirinya pun membantah akan ada kongres kedua untuk menyingkirkan kelompok ketua umum terpilih Anas Urbaningrum.

“Gak ada perpecahan dan gak ada kongres kedua, karena Pak SBY mengajarkan kami dalam melakukan apapun untuk siap kalah siap menang. Orang luar memang maunya democrat pecah, dan oleh karena itu orang democrat harusnya sadar dan tahu diri untuk tidak memecah belah partai. Jangan menari diatas gendang orang lain,” tegasnya.

Ditanyakan bahwa yang mengatakan kalau Nazaruddin dan Angelina akan dipecat dan dinonaktifkan adalah elit-elit partai seperti EE Mangindaan dan Jero Wacik, Ruhut mengatakan bahwa tidak semua yang menamakan dirinya elit memiliki perilaku elit juga.”Nasib saja membuat mereka jadi elit, tapi kelakuan tidak elit,” tegasnya.

Sebelumnya elit-elit partai demokrat seperti Jero Wacik dan EE Mangindaan mengatakan bahwa partai akan menonaktifkan Nazaruddin dan Angelina Sondakh terkait kasus sesmenpora. Keputusan pemberhentian dan penonaktifan menurut mereka tidak perlu menunggu proses hukum terlebih dahulu.Padahal di Partai Demokrat sendiri tercatat beberapa kadernya yang bermasalah dengan hukum yang sudah mendapatkan vonis, sedang diproses pengadilan maupun jadi tersangka namun belum diproses sama sekali. Sementara Nazaruddin dan Angelina belum diproses sama sekali dan belum ada fakta yang mengkaitkan keduanya dalam kasus sesmenpora.

Kasus-kasus yang melibatkan politisi PD seperti kasus As'ad Syam yang ditelah divonis 4 tahun penjara, Yusran Aspar, Bupati Boven Digoel, Gubernur Bengkulu Agusrin Nadjamundin dan Amrun Daulay dalam kasus mesin jahit dan sarung di departemen sosial. Semuanya tidak diproses di dewan kehormatan dan tidak diberhentikan dari PD.

Sementara Anggota Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan kasus sesmenpora telah menjadi masalah politis dan menjadi persoalan internal Partai Demokrat. Oleh karena itu menurutnya Partai Demokrat sebaiknya menyelesaikannya secara internal pula tanpa perlu menyeret-nyeret anggota partai lainnya.

“Masyarakat cerdas dan bisa membaca bahwa persoalan kasus sesmenpora ini telah menjadi konsumsi politik Partai Demokrat. Ini persoalan internal dan sebaiknya diselesaikan secara internal tanpa perlu menyeret anggota partai lainnya,” ujar Bambang Soesatyo usai diskusi Orba vs Reformasi di Gedung DPR, Jakarta. 

Dirinya melihat ada upaya pengalihan opini seolah hal ini menjadi dosa DPR. Padahal menurutnya kejadian tertangkap tanggannya sesmenpora itu terjadi di kementrian pemuda dan olahraga. “Lah sekarang kok seperti DPR yang diseret-seret, sementara mentri tempat kejadi perkara tidak diapa-apakan. Periksa dulu dong mentrinya, baru kemudian kalau mengarah ke DPR, DPR yang diperiksa. Sekarang mentrinya saja tidak diapa-apakan,” kata Anggota Komisi III ini lagi.

Menurut Bambang, jika kader Partai Demokrat terutama pimpinan tertingginya  menganggap persoalan di Bandung (Kongres Partai Demokrat, red) belum selesai, maka sebaiknya diambil saja keputusan langsung tanpa harus mempolitisir kasus ini.Kasus sesmenpora ini menurutnya nampak seperti dijadikan komoditas oleh kader-kader Partai Demokrat untuk menyingkirkan kader-kader lain yang berseberangan.

“Kalau memang pemimpin tertinggi PD tidak suka dengan hasil kongres kemarin, yah gelar saja kongres sekali lagi, tidak perlu mempolitisir kasus untuk menganulir hasil keputusan kongres tersebut. Lagipula pada kongres mereka yang pertama toh SBY juga intervensi ketika Taufik Effendi memenangkan kongres, namun dianulir secara begitu saja oleh SBY dan menggantinya dengan Hadi Utomo yang notabene iparnya. Toh kader-kader PD tidak ada yang protes, kenapa tidak melakukan itu saja sekali lagi, tidak akan ada juga kader PD yang protes,” tegasnya.

SSBY sebagai ketua dewan Pembina dan pimpinan tertinggi partai menurutnya juga telah gagal memimpin organisasi yang didirikannya karena dengan kepemimpinan yang baik dan tegas tidak mungkin ada kasus seperti yang terjadi di PD, dimana antar kader bisa menjelekkan kader lainnya.”Ini masalah kepemimpinan juga dan semuanya memang kembali kepada dewan Pembina, kalau dia tegas kan perpecahan seperti ini kan tidak mungkin terjadi. Dewan Pembina terkesan membiarkan hal ini terjadi, malah seperti berpihak pada satu kubu,” imbuhnya.

Dirinya melihat isu ini bisa dimainkan karena Partai Demokrat memang tidak mendapatkan sumber dana yang jelas seperti halnya Partai Golkar. Beruntung Partai Golkar menurut tidak seperti itu karena dengan kekuatan sumber dananya, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie ditambah dengan sumbangan-sumbangan dari kader-kadernya bisa membiayai partai, tanpa harus ikut serta dalam berbagai permainan proyek.

“Partai itu mahal dan untungnya kami punya Pak Ical sebagai ketua umum yang pengusaha sehingga dana darinya dan juga sumbangan kader mencukupi kebutuhan partai meskipun dana itu termasuk tinggi.Biaya DPD II saja itu 5 juta sebulannya, dikalikan saja dengan jumlah kabupaten yang 400 lebih itu. Sayangnya ketua umum PD itu Anas dan bukan Pak Ical,” tegasnya.

Anggota DPR dari FPDIP, Ganjar Pranowo juga merasakan hal yang sama. Ribus kasus sesmenpora telah menarik DPR secara kelembagaan.Hal ini menurutnya tidak terlepas dari permainan kekuatan politik dimana diupayakan jika ada yang terkena kasus agar sedapatnya mengajak pihak lain.Kondisi kisruh internal Partai Demokrat kalau dibiarkan bisa menembak ke segala penjuru dan akan membongkar hal-hal lainnya.

Dirinya pun melihat tidak mungkin seorang mentri tidak terlibat jika bawahannya terkena kasus korupsi. Seorang sekjen pasti melaporkan apapun tindakan dan langkahnya terhadap mentrinya seperti juga mentri yang harus melaporkan tindakan dan langkahnya pada presiden.

“Sangat tidak mungkin mentri tidak tahu kalau bawahannya bermain, seorang sesmen pasti melaporkan kepada mentrinya dia tidak mungkin bisa mengambil langkah sendiri. Oleh karena itu jika Menpora Andi Malarangeng mengatakan dia tidak terlibat, saya sungguh tidak mempercayainya. Saya juga curiga bahwa penyuapan seperti itu tidak terjadi sekali saja yaitu ketika ditangkap tapi sudah berkali-kali dan tidak mungkin kalau sudah berkali-kali mentrinya tidak tahu,” paparnya.

Dirinya pun mencontohkan bagaimana kasus-kasus di kementrian yang pada awalnya hanya menyeret pejabat di bawah mentrinya, namun pada akhirnya kemudian menyeret menterinya itu sendiri. “Kita tahu lah kasus Damkar di Depdagri, kasus sarung dan mesin jahit di Depson, semua pada awalnya memang pejabat dibawah mentri yang kena, tapi pada akhirnya toh mentrinya kena juga. Ini karena bawahan tidak mungkin mengambil tindakan kalau tidak diketahui atau diperintahkan oleh mentrinya sendiri,” tandasnya.

---