MK Batalkan Program Empat Pilar MPR

MK Batalkan Program Empat Pilar MPR

Oleh : Surya

Jum'at | 04-04-2014 | 12:00 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi memutuskan membatalkan frasa "empat pilar berbangsa dan bernegara" yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

"Frasa "empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu" yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis (3/4/2014)

Dalam pertimbangannya, secara konstitusional Pembukaan UUD 1945 tersebut mendudukkan apa yang terkandung di dalam Pancasila adalah sebagai dasar negara.

"Sebagai dasar negara, Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia sebagaimana diuraikan di muka," kata Fadlil, saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Menurut Mahkamah, pendidikan politik berbangsa dan bernegara tidakhanya terbatas pada keempat pilar tersebut, melainkan masih banyak aspek lainnya yang penting, antara lain, negara hukum, kedaulatan rakyat, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan lain sebagainya.

"Oleh karena itu, dalam melakukan pendidikan politik, partai politik harus juga melakukan pendidikan politik terhadap berbagai aspek penting dalam berbangsa dan bernegara tersebut," katanya.

Fadlil mengatakan bahwa menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar selain mendudukkan sama dan sederajat dengan pilar yang lain, juga akan menimbulkan kekacauan epistimologis, ontologis, dan aksiologis sebagaimana diuraikan di atas.

"Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara, dan sebagainya," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dapat mengaburkan posisi Pancasila dalam makna yang demikian itu.

Kuasa Hukum pemohon, TM Lutfie Yazid, menyambut baik putusan MK yang menempatkan kembali Pancasila sebagai dasar negara, bukan lagi sebagai salah satu pilar berbangsa dan bernegara.

"Empat pilar sudah Innalillah (tamat). Ngak boleh lagi bilang Pancasila jadi pilar, dan tidak ada lagi pakai APBN untuk sosialisi empat pilar," katanya " kata Yazid, usai mengikuti sidang di MK.

Dia berharap untuk ke depan jangan terulang lagi kekuatan untuk mengotak-atik Pancasila," harapnya.

Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) terkait Pancasila pilar kebangsaan yang dimohonkan sejumlah warga negara yang tergabung dalam Masyarakat Pengawal Pancasila Jogya, Solo, dan Semarang (MPP Joglosemar).

Mereka menguji Pasal 34 ayat (3b) UU Parpol yang menyatakan parpol wajib mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilarnya sejajar dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945.

Pemohon menilai pasal itu menimbulkan ketidakpastian hukum karena menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan yang sejajar dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Konflik Iran-Israel, Menteri ESDM Pastikan Harga BBM dan LPG Tetap Normal hingga Juni 2024

Miris, Kubangan Air di Jalan Rusak Jadi Wahana Bermain Anak-anak Desa Teluk Sasah

Stakeholder Pariwisata Daerah Didorong Segera Bentuk Manajemen Krisis Kepariwisataan

Jemaah Mulai Terbang ke Saudi 12 Mei 2024, Ini Rencana Perjalanan Hajinya

Kualitas SDM yang Baik Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Setara

Menteri PANRB Setujui Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Hari Ketiga Idulfitri 1445 H, Roby Kurniawan Silaturahmi ke Kediaman Mantan Bupati Apri Sujadi

Coba Perkosa dan Curi Handphone Penumpangnya, Pengemudi Ojol Maxim Ditangkap Polisi

Satreskrim Polres Bintan Tetapkan Pj Wali Kota Tanjungpinang sebagai Tersangka

Gubuk Reyot Ditempati Kuli Bangunan Bersama Seorang Anak Putus Sekolah Viral di Medsos

Kapolda Kepri, Roby Kurniawan dan Nurdin Basirun Kompak Hadiri Open House Apri Sujadi

CEO Microsoft Dikabarkan Bakal Datang ke Indonesia untuk Investasi Lebih Rp14 Triliun

Korlantas Polri Berikan 4 Catatan soal Pelaksanaan Mudik Lebaran 2024

Tiga Daerah di Jatim Masuki Panen Raya Serentak