Batam, batamtoday - Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sampai saat ini masih menghadapi persoalan dunia tenaga kerja, diantaranya tingginya tingkat penganguran dan kurangnya perluasan kesempatan kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Demikian disampaikan oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Soerya Respationo saat pengukuhan keanggotaan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Kepri di Hotel Harmoni One.

"Hal ini dikarenakan rendahnya kompotensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kurangnya pengawasan ketenagakerjaan dan belum berfungsinya Balai Latihan Kerja (BLK) secara optimal, maka dengan itu, setelah dikukuhkannya BKSP Kepri ini dapat melakukan perubahan pada dunia kerja di Kepri," ujar Soerya, Rabu. 18 Mei 2011.

Soerya kembali menyampaikan, permasalahan ini muncul akibat dari pasar kerja yang memperlihatkan perubahan mendasar selama sepuluh tahun terakhir. Lanjutnya, keadaan ini juga mencul disebabkan karena terjadinya perubahan komposisi industri dan jabatan dalam dunia kerja, perubahan teknologi di dunia kerja, restrukturisasi perusahaan dan globalisasi ekonomi.

Maka dengan itu, tambah Soerya  seiring munculnya lapangan kerja baru, persaingan dan tuntutan dunia kerja pun menjadi sangat tinggi dan beragam, menuntut adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas atau kompeten untuk bekerja.

"Supaya tidak tersingkir dalam kompetisi dunia kerja yang semakin tajam, setiap pekerja dihadapkan pada pilihan untuk bisa menunjukkan kompotensinya dan menjawab tantangan dengan persaingan antar calon kerja, akan tetapi bukan hanya tuntutan latar belakang pendidikan formal semata yang dimiliki calon tenaga kerja sebaiknya bekal menuju dunia kerja dilengkapi dengan sertifikat kompotensi yang dibutuhkan di bidang tertentu," terang Soerya.

Sementara itu, Johanes Kennedy Ketua Umum Kamar Dagang Industri Kepri menyatakan pada akhirnya Provinsi Kepri telah memiliki sebuah BKSP yang merupakan hasil kerja dari kadin Kepri dan Pemerintah Kepri.

Kennedy mengatakan, saat ini salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana terus menurunkan jumlah pengangguran pada tahun 2011 ini mencapai 9,25 juta orang. Sedangkan pada tahun 2009 hingga 2010, Kementerian Tenaga Kerja hanya mampu menurunkan jumlah pengangguran sebesar 1,5 persen saja.

"Sedangan pada tahun 2014 mendatang, target pemerintah baru mampu menurukan 3  hingga 4 persen julah pengangguran nasional. Tentunya ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan mulai di tingkat pusat hingga ke daerah," ujarnya.

Era perdagangan bebas yang telah disepakati Indonesia bersama dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN , lanjut Kennedy, maupun dengan China, Australia dan negara-negara Eropa, tidak lama lagi akan berdampak yang nyata bagi Indonesia, terutama dalam pemenuhan tenaga kerja siap pakai dan berkualitas.

Maka dari itu, kata Kennedy untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di pasar gelobal maka kebutuhan sitem penyiapan SDM yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang memiliki kompotensi dan dibutuhkan oleh industri atau pasar kerja yang tersedia.

"Untuk menghadapai persoalan ini, melalui BKSP inilah, upaya pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan di tingkat sekolah kejuruan dan lembaga pendidikan, peningkatan uji kompotensi SDM, dan sertfikasi bisa dilakukan secara terintegrasi dan terarah sehingga harapan pemerintah daerah bisa terwujud," pungkasnya.