Mendagri Ungkap 112 Pemda yang Belanja Pegawainya Lebih dari 60 Persen

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan 112 pemerintah daerah (Pemda) tingkat bupati/walikota)  belanja pegawainya lebih dari 60 persen di Jawa dan luar Jawa.

Gamawan mengatakan itu dalam sambutannya saat menutup Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah Tahun 2014 , Orientasi Pengembangan Kepribadian Istri Kepala Daerah dan Penyematan Tanda Alumni, di Gedung Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kemendagri, Jl Kalibata, Jakarta, Jumat (21/3/2014).

"Belanja pegawainya mencapai lebih dari 60 persen, dan kurang dari 40 persen untuk rakyatnya," kata Mendagri.

Mendagri minta para kepala daerah untuk menghitung berapa rasio mereka yang harus melayani, dan berapa rasio mereka yang harus dilayani.

"Karena sebenarnya persoalan distribusi pegawai itu di daerah yang tidak berjalan dengan baik. Ada pegawai yang tidak mau dipindahkan dengan alasan jauh dengan orangtua, atau alasan lainnya," jelas Gamawan.

Ditambahkannya, ketika Kemendagri bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuat moratorium penerimaan pegawai baru dua tahun lalu, telah dikaji apa penyebab dari tingginya belanja pegawai.

"Apakah karena kurangnya aparatur, atau tidak adanya pemerataan penempatan mereka, ternyata penyebabnya tidak adanya pemerataan dalam penempatannya," paparnya.

Ia mengatakan sekarang ini belanja untuk aparatur sudah tidak rasional lagi. Sebab itu, kepala daerah harus mengkaji kembali penempatan aparaturnya, berapa jumlah dokter, perawat, penyuluh pertanian, atau aparaturnya yang sesuai dengan tingkat kebutuhan rakyatnya.

Mendagri mengharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. "Kalau kita tulus mau melayani rakyatnya, maka Insya Allah akan membantu para kepala daerah itu untuk terpilih lagi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) kedua kalinya," terang Gamawan.

Namun, diharapkan bagaimana kepala daerah itu akan meningkatkan pelayanan kalau belanja pegawainya lebih besar daripada belanja untuk kebutuhan rakyatnya.

"Karena itu saya meminta kepada kepala daerah untuk meningkatkan pelayanan, terutama pelayanan yang mendasar bagi rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur secara akuntabel," katanya.

Mendagri menambahkan, perjalanan demokrasi di daerah dinilai sudah kebablasan karena kerap mengorbankan kepentingan rakyat.

"RPJMD bisa dibatalkan oleh Perda sehingga berakibat banyaknya pembangunan di daerah di luar perencanaan. Harusnya kedudukan RPJMD lebih tinggi dari Perda agar pembangunan lebih terarah," katanya.

Acara orientasi ini dihadiri para bupati/walikota dan wakilnya, juga dihadiri Kepala Badan Diklat Ahmad Judaedi, dan juga Ketua Umum Penggerak PKK Vita Gamawan Fauzi. 

Editor: Surya

---