BATAMTODAY.COM, Batam - Lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap ketenagakerjaan di Batam, mengakibatkan meningkatnya kasus-kasus perburuhan. Sehingga perlu dibentuk suatu lembaga Ad Hoc yang independen dan dilibatkan langsung dalam pengawasan itu.

Terkait pengawasan Ad Hoc ini disampaikan oleh Surya Darma Sitompul, anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang kini aktif sebagai Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam. Menurutnya, pengawas Ad Hoc ini berfungsi mengawasi pekerjaan Disnaker dalam kepengawasan perburuhan.

"Kalau pengawas Ad Hoc tidak dilibatkan, terus siapa yang mengawasi para pengawas dari Disnaker itu. Kita kan tak tahu mereka jalankan fungsinya atau tidak. Kalau melihat persolan buruh yang ada sekarang ini, pengawasan yang dilakukan masih kurang," papar dia, Kamis (13/3/2014) siang.

Dikatakan Surya, dari data yang mereka peroleh saat ini sekitar 80 persen pekerja galangan kapal tidak memiliki ikatan kerja dengan perusahaan. Bahkan, 50 persen dari puluhan ribu pekerja galangan kapal belum mendapat upah sesuai dengan UMK yang sudah ditetapkan melalui SK Gubernur Kepri 2014.

Hal ini juga terjadi, kata Surya diakibatkan merajalelanya perusahaan outsourcing di Batam, khusunya di perusahaan galangan kapal. Bahkan, perusahaan outsourcing itu banyak yang tidak memiliki kantor definitif atau hanya bermodalkan dokumen perusahaan yang disimpan di dalam tas.

"Ini kan kerjaanya pengawas. Kalau mereka benar-benar jalankan pengawasan itu tidak akan seperti ini merajalelanya perusahana outsourcing. Saya rasa juga banyak perusahaan outsourcing itu yang tidak terdaftar di Disnaker Batam," jelasnya.

Banyaknya kasus perburuhan yang terjadi di Batam, lanjut Surya, sudah seharusnya ada lembaga Ad Hoc yang idependen dan dilibatkan langsung dalam pengawasan. Lembaga itu bisa saja dibentuk dari serikat pekerja yang ada di Batam.

Editor: Dodo