BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, menyampaikan, tidak ada alasan bagi pihak bank untuk menolak pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) jika persyaratannya sudah lengkap.

"Program pemerintah melalui KUR sasarannya adalah masyarakat miskin untuk pengembangan usaha hingga Rp20 juta tanpa anggunan. Kalau memang persyaratan seperti KTP, kartu keluarga, surat nikah dan surat izin usaha dari keluarahan sudah ada, maka tidak ada alasan bagi bank menolaknya," tegas Harry dalam lokakarya sinergisitas antara pemerintah, pemerintah daerah dan BUMN dalam pengembangan usaha kecil dan mikro, di Gedung Nasional (GN) Tanjunguban, Rabu, (12/3/2014).

Harry menyarankan agar masyarakat meminjam modal kepada bank pemerintah yang sudah ditunjuk untuk program tersebut daripada meminjam kepada pihak lain. Karena, bunga bank akan lebih kecil bila dibandingkan dengan meminjam kepada pihak lain.

Sejauh ini, sedikitnya ada delapan juta penerima bantuan KUR yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Pengusaha kecil rata-rata jujur dan akan tetap mengembalikan, kecuali bangkrut. Nnamun jangan ragu untuk pengembangan usaha. Karena ada Askrindo selaku penjaminan. Semakin banyak rakyat berhubungan dengan industri dan dengan bank, yang sampai saat ini baru sekitar 17 persen dari 240 juta penduduk, maka tingkat kesejahteraan rakyat akan makin meningkat," katanya.

Semenatra itu Kepala BRI Cabang Tanjunguban, Jafarudin, menyampaikan, sejauh ini BRI cabang Tanjungpinang telah menyalurkan KUR kepada 5.000 debitur kredit usaha. Kredit itu disalurkan setelah menilai usaha dan berapa lama berjalan, serta sasaran program memang yang  belum tersentuh oleh bank dengan tujuan untuk dibina sejak pinjaman kecil hingga pinjaman yang lebih besar untuk terus mengembangkan usaha.

"BRI harus cek terlebih dahulu nama peminjam, apakah pernah pinjam di bank lain dengan program yang sama. Setelah ada syarat yang ditentukan lainnya, dengan harapan KUR menjadi cikal-bakal untuk meningkat kredit atau usaha. BRI  tidak juga  terpaku dengan KUR, karena ada yang dikucurkan melalui program lainnya," katanya.

Destri Astuti, dari  Askrindo, menyampaikan, berdirinya Askrindo untuk membantu rakyat untuk memproleh akses ke perbankan dalam meningkatkan usaha yang kurang jaminan. KUR ditunjukkan oleh pemerintah untuk menjamin pinjaman yang disalurkan oleh bank, apabila macet Askrindo yang membayarnya.

"Askrindo dan bank ada kerja sama perjanjian. Setiap penyaluran KUR secara otomatis dijamin. Namun syarat harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Bagi debitur yang macet Askrindo akan menjamin sebesar 80 persen dan 20 persen dari bank penyalur. Saat terjadi kemacetan, Askrindo yang akan berinteraksi dengan peminjam," paparnya. (*)

Editor: Roelan