Ada Keinginan untuk Tata Ulang Sistem Ketetanegaraan Lagi

Ada Keinginan untuk Tata Ulang Sistem Ketetanegaraan Lagi

Oleh : Surya

Senin | 03-03-2014 | 17:50 WIB

Jafar Hafsah, Ketua Tim Kajian MPR

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menilai ada keinginan untuk melakukan tata ulang kembali Sistem Ketatanegaraan Indonesia, karena sistem saat ini menjadikan MPR sebagai tinggi negara bukan lembaga tertinggi negara.

"Saat ini ada tiga keinginan soal tata ulang negara; yaitu kembali ke naskah aseli UUD 1945, melanjutkan yang sudah ada sekarang sambil menyingkronkan dengan UU yang ada, dan melakukan amandemen kelima UUD 1945. Kita semua siapkan untuk perubahan tersebut," kata M Jafar Hafsah, Ketua Tim Kajian MPR di Jakarta, Senin (3/3/2014).

Menurut Jafar, dalam transisi politik sebenarnya sudah banyak kemajuan yang dicapai misalnya kebebasan pers, penghapusan dwi fungsi ABRI, demokrasi secara langsung, dan seluruh dunia mengakui kemajuan demokrasi Indonesia.

"Tapi kalau otonomi daerah dinilai kebablasan, ayo kita perbaiki bersama. Jangan mengganti sistem ketatanegaran lagi. MPR sekarang bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, dan tidak memberi mandat kepada presiden. MPR sejajar dengan DPR , Presiden, DPD, MK, MA, dan KY, dimana memiliki fungsinya masing-masing dan bertanggung jawab kepada masyarakat," katanya.

Karena itu, ia mengusulkan yang diatur cukup secara tegas adalah GBHN yan bisa menjadi dasar bagi presiden terpilih untuk menjalankan roda pemerintahannya secara efektif dan efisien.

"Cukup emacam GBHN agar presiden terpilih tidak cukup hanya dengan visi dan misinya dalam menjalankan pembangunan, dan harus bertanggung jawab kepada MPR," katanya.

Pertanggungjawaban tersebut, lanjutnya, dilakukan melalui Sidang Tahunan MPR. "Jadi bukan hanya presiden yang harus melaporkan tanggungjawabnya tetapi juga lembaga-lembaga lainnya.

"Jadi semuanya kita kaji termasuk GBHN atau RPJP (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang) dan sebagainya. Kita harus optimis karena selama ini juga sudah banyak kemajuan yang sudah dicapai,," katanya.

Sedangkan pengamat politik Siti Zuhro mengatakan penggunaan sistem ketatanegaraan saat ini memiliki kerancuan dengan sistem bikameral, dengan keberadaan MPR, DPR dan DPD.

"Kalau lihat saat ini keberadaan MPR sebenarnya tidak perlu ada, karena keberadaannya hanya join session saja. Di satu sisi hendak menerapkan sistem bikameral dengan ditopang oleh DPR dan DPD, namun di sisi lain masih melanggengkan MPR RI sebagai. UU MD3 itu ambigu," katanya.

Zuhro berharap agar kerancuan tersebut perlu segera dibenar dibenahi dengan membubarkan Sekretaris Jenderal MPR, cukup menyisakan Sekretrariat Jenderal DPR dan DPD.

"Itu dimaksudkan agar MPR bisa berfungsi sebagai majelis nasional yang anggotanya berasal dari DPR dan DPD. Keberadaan model ini bisa memperkuat efektifitas sistem pemerintahan presidensial," katanya.

Sementara itu, pengamat psikologi politik Hamdi Muluk mengatakan, setiap lembaga tinggi negara maupun institusi publik saat ini bertangungjawab langsung kepada rakyat. "Baik walikota, bupati, gubernur, presiden, DPR, DPD, DPRD dan sebagainya. Sehingga setiap institusi publik harus bertanggungjawab karena institusi publik itu pakai anggaran publik, itu sejalan dengan UU keterbukaan informasi publik," kata Hamdi.

Namun, kinerja lembaga tinggi negara maupun institusi publik selama ini sangat mengecewakan baik di pusat maupun daerah. "Harusnya ada chek and balances. Mandat langsung dari rakyat dan bertanggung jawab pada rakyat," katanya.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

WN Ukraina Pengendali Lab Narkoba di Bali Ditangkap Polri

Kejati Kepri Peringati Hari Ibu ke-96 dengan Upacara Bertema Kesetaraan dan Pemberdayaan

Asa Guru Honorer Batam Terancam Pupus, Dugaan Praktik Curang Seleksi PPPK Mencuat

Pantauan Polri, Kondisi Arus Mudik Libur Nataru Masih Aman

Wisuda 145 Mahasiswa, ITEBA Siap Bersaing di Kancah Internasional

Mendagri Beri Dukungan Sukseskan Perayaan Natal Nasional 2024

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Kemenlu Sebut Delegasi Indonesia Tak Bisa Cegah Erdogan Walk Out Saat Prabowo Berpidato di KTT D8

Tanggapi Wacana MLB NU, Yenny Wahid: Saya Tidak Setuju!

Ribuan Eks Anggota Jamaah Islamiyah Kembali ke NKRI