Jakarta, batamtoday - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan kesiapannya mengaudit ulang dana proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pernyataan Mendagri itu, untuk menanggapi hasil studi banding Komisi II DPR ke Indonesia terkait penggunaan e-KTP dengan biaya murah

Langkah ini menanggapi penilaian Komisi II DPR yang menyatakan anggaran e-KTP sebesar Rp6,3 triliun terlalu mahal.“ Jika perlu kita akan audit ulang dana e-KTP tersebut. Kalau usulan Komisi II agar dana ditekan, akan kita lihat dulu ukurannya apa? Spesifikasi (pos anggaran) yang bisa ditekan apa? Itu harus dilihat dulu,” tegas Gamawan di Jakarta kemarin.

Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menjelaskan, pihaknya tidak berkeberatan melakukan audit ulang dana e- KTP, terlebih staf Kemendagri juga ada yang ikut bersama Komisi II DPR untuk studi banding ke India.Namun,hingga saat ini belum ada laporan resmi dan terperinci atas hasil studi banding ke India tersebut. “Tim kita (Kemendagri) juga ikut ke India.

Nanti akan kita lihat seperti apa spesifikasi e-KTP di Indonesia, lalu apakah sama dengan India? Laporan itu yang kita tunggu sebelum melakukan tindakan lanjutan,” ungkapnya. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Elvius Dailami menjelaskan,proses penganggaran untuk e-KTP sebesar Rp6,3 triliun sebenarnya sudah melalui proses yang benar hingga ditandatangani DPR.

Bahkan, menurut dia, saat pengajuan rencana anggaran dan biaya (RAB), terlebih dulu disampaikan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk diamati kebutuhannya. “Jadi Rp6,3 triliun tidak asal jadi begitu saja.Ada proses yang dilalui, apalagi ini uang rakyat.Tidak bisa main-main. Bahkan Pak Menteri waktu itu menyampaikan ke KPK sehingga KPK tahu jumlah anggaran itu,”tandasnya.

Lebih terperinci Elvius mengatakan, anggaran Rp6,3 triliun tersebut akan digunakan untuk pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta KTP dan formulirnya. Tapi, hingga kini belum ada sepeser pun dana dari Rp6,3 triliun tersebut yang dicairkan mengingat proses tender pengadaan belum selesai. “Tadinya yang ikut tender ada 11, diseleksi menjadi delapan, dan sekarang tinggal tiga.

Jadi, belum final siapa pemenangnya,” tutur Elvius. Elvius menjamin bahwa proses tender akan berlangsung fair dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apalagi, tim ahli dalam proses tender melibatkan pakar dan ahli dari dalam dan luar negeri. “Tim itu beranggotakan 15 orang yang dibentuk melalui permendagri. Ada doktor dari Amerika, Jerman, Jepang, termasuk juga pakar dari ITB.

Jadi, kalau dalam proses tender ini ada yang kecewa,itu wajar. Namun kita tidak masalah karena proses tender ini benarbenar profesional,”tegasnya. Sebelumnya,Komisi II DPR yang melakukan studi banding ke India menyatakan anggaran proyek e-KTP terlalu besar sehingga perlu dipangkas lagi. Anggota Komisi II DPR Al Muzzammil Yusuf mengatakan,ada kemungkinan pengurangan anggaran jika pos-pos pengeluaran tertentu lebih diefisienkan.“

Dalam hitungan kasar kita dulu, Rp4 triliun sudah cukup. Namun perkembangannya kemudian disepakati Rp6,3 triliun. Ini perlu dilihat lagi apakah memang sebesar itu,”paparnya. Anggota Komisi II DPR Akbar Faizal juga menegaskan dana e-KTP memang perlu peninjauan ulang. Hasil studi banding Komisi II DPR ke India menunjukkan bahwa dana e- KTP di negara tersebut tidak semahal yang dianggarkan untuk e-KTP di Indonesia.

“Di India, jumlah penduduknya 1,2 miliar dan yang menjadi target e-KTP sebanyak 720 juta jiwa, dana yang dibutuhkan hanya Rp4 triliun. Sementara di Indonesia, jumlah penduduk 237,6 juta dan yang menjadi target e-KTP adalah sekitar 170 juta jiwa, tapi justru membutuhkan Rp6,7 triliun. Ini besar sekali,” tegasnya. Politikus Partai Hati Nurani Rakyat itu mengatakan, dari apa yang diamati di India, peralatan yang digunakan sangatlah murah. Satu alat untuk membuat e-KTP, ungkapnya, hanya seharga Rp2 juta.