BATAMTODAY.COM, Jakarta - Partai Golkar menegaskan kasus penamaan KRI Usman Harun antara Indonesia dengan Singapura harus menjadi titik kebangkitan ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia didesak untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai peluang meningkatkan perekonomian nasional.

"Kasus ini tidak perlu berlarut-larut. Justru momentum ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk lebih maju dalam segala aspek dibandingkan Singapura, termasuk ekonomi," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Azis, di Jakarta (12/2/2014).

Harry menjelaskan, banyak aspek yang sebenarnya membuat Indonesia unggul dibanding negara tetangganya tersebut. Misalnya, kata dia, dari luas wilayah saja Indonesia jauh lebih unggul. Lalu, dari sumber daya alam (SDA), jumlah penduduk, potensi lokasi wisata yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, lanjut Harry, Indonesia juga jauh lebih unggul dari sisi jumlah kebudayaan dan adat istiadat. Intinya, Indonesia memiliki beragam keunggulan penting dibanding Singapura.

Meski demikian, kata dia, harus diakui bahwa dalam 'ketidakunggulannya' Singapura justru jauh lebih unggul dari Indonesia pada banyak hal. Misalnya saja, soal pelayanan kelas atas yang diberikan kepada seluruh masyarakat dari penjuru dunia. Sejak dari bandara, transportasi dalam kota, hingga hotel dan penginapan serta tempat wisata yang ada di seluruh Singapura.

"Dalam hal ini, Singapura pintar memainkan peran dan wilayahnya yang kecil namun strategis di muka bumi ini. Bahkan, seluruh penerbangan di dunia melakukan transit di Singapura. Termasuk juga, harga minyak dunia pun harus melibatkan peran Singapura. Bisa jadi, hal tersebut membuat Singapura selalu menganggap diri lebih unggul dari Indonesia,"  ungkap Harry.

Harry menambahkan, momen ini bisa menjadi instrospeksi Indonesia dalam memelihara hubungan dengan Singapura yang saling menghormati dan menguntungkan.

"Misalnya Indonesia  mendesak Singapura agar memperkenankan penegak hukum Indonesia untuk memiliki akses atas tindak pidana, khususnya di bidang perpajakan dan keuangan, yang berlindung di di Singapura. Selain itu juga meminta Singapura untuk tidak melindungi kriminal yang berlindung di Singapura," tambah Harry.

Minggu (9/2), Kementerian Pertahanan Singapura secara sepihak membatalkan pertemuan dialog pertahanan dengan Kementerian Pertahanan Indonesia, akibat pemberian nama KRI Usman Harun. Hal itu semakin menunjukkan arogansi Singapura terhadap Indonesia.

"Karena itu, momentum tersebut seharusnya memotivasi Indonesia untuk lebih maju dibandingkan Singapura,"  tutup Harry.

Usul Golkar 
Terkait kasus keberatan Singapura terhadap pemerintah Indonesia yang menamakan salah satu kapal perangnya KRI Usman Harun, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya mengatakan, hal itu merupakan momentum tepat bagi Indonesia untuk bangkit dari ketergantungan terhadap Singapura.

Langkah praktis pun diusulkan Partai Golkar dalam menangkap momentum kebangkitan Indonesia melalui kasus KRI Usman Harun.

Indonesia bisa mengajukan kepada dunia internasional bahwa Indonesia kini telah berdaulat di udara. Pasalnya, hingga akhir 2014, sebagian wilayah udara Indonesia masih akan dikendalikan oleh pengatur lalu lintas udara milik Singapura. Hal ini sesuai keputusan Presiden nomor Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 1996 tentang ratifikasi perjanjian FIR (Flight Information Region) dengan Singapura, diatur sistem navigasi timur di Indonesia dikuasai Singapura selama 15 tahun.

Sistem pengamanan udara di wilayah timur Indonesia seperti di Batam, Palembang, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Bangka Belitung dikontrol oleh Singapura. Karena itu, kini saatnya untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) No 77 Tahun 2012 tentang sistem jasa layanan penerbangan agar Indonesia lebih berdaulat penuh di udara.

"Partai Golkar mendesak pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan PP 77 Tahun 2012 itu agar segera membentuk Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), yang fokus pada navigasi penerbangan di Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki satu lembaga navigasi yang menggabungkan navigasi penerbangan di seluruh wilayah NKRI. Apalagi, soal navigasi itu berdampak ekonomis bagi Indonesia. Sebab besaran ‘fee’-nya pun ditentukan Singapura," jelas Tantowi.

Editor: Surya