Keuntungan 30 Persen sebesar Rp 8,4 Triliun

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ekonom Rizal Ramli meminta Menko Perekonomian Hatta Radjasa bertanggung jawab atas masuknya dua juta ton beras Vietnam, yang keuntungan sebesar 30 persen atau sekitar Rp 8,4 diduga untuk kepentingan politik di Pemilu 2014.

Karena impor beras tersebut ditangani Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perdagangan yang notabene kementerian dibawa koordinasi Hatta Radjasa selaku Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

"Impor beras ini memberikan keuntungan yang besar 30 persen atau sekitar Rp 8,4 triliun. Saya kira Menko Perekonomian tidak bisa cuci tangan karena dua kementerian tersebut dibawa koordinasinya," kata Rizal di Jakarta, Rabu (5/2/2014).

Rizal menilai Hatta harus bertanggungjawab terhadap penyelesaian kasus skandal beras Vietnam, karena Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan impor beras Vietnam atas persetujuan Menteri Pertanian Suswono, namun Suswono sendiri membantah telah mengeluarkan rekomendasi.

"Kasus ini tidak akan selesai, kalau Menko Perekonomian tidak ikut bertanggungjawab. Kecenderungan pejabat melakukan impor beras, meskipun merugikan petani karena memberikan keuntungan besar dan trasaksinya bisa dilakukan di luar negeri," katanya.

Mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menegaskan, kebijakan impor selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan tetap terus dipertahankan, meskipun beras di dalam negeri sedang surplus atau dalam keadaan darurat seperti kemarau pajang.

"Impor beras tetap akan dilakukan karena memberikan keuntungan besar. Jadi kasus impor beras ini kejam sekali, selain dikorupsi, juga memiskinkan petani, dan sebaliknya malah mensubsidi petani Vietnam,” katanya kecewa.

Menurut Rizal, kebutuhan beras di tanah air sebenarnya bisa tercukupi asal pemerintahan SBY mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi pertanian dan petani. Mewujudkan kedaulatan pangan itu, katanya, tidak sesulit yang dibayangkan.

"Hapus sistem kartel diganti dengan kuota, dan melakukan investasi besar-besaran terhadap pertanian dengan membangun irigasi, subsidi pupuk agar petani beruntung dan sejahtera. Prinsipnya, pangan itu harus dikawal untuk menjaga kedaulatan pangan dalam negeri," kata Ketua Umum KADIN Indonesia ini.

Editor : Surya