Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Elpiji Bersubsidi 3kg Langka, DPRD Batam Desak Pertamina Kepri Bertindak Tegas
Oleh : Gokli
Selasa | 07-01-2014 | 16:24 WIB
dprd_batam.jpg Honda-Batam
DPRD Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Kelangkaan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram di Kepri, khusunya Kota Batam tak akan terbendung jika pihak Pertamina tak mau bertindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Pendistribusian dari agen ke pangkalan dan sampai ke masyarakat perlu ditingkatkan.

Bagi DPRD Batam, khususnya Komisi II, kelangkaan gas LPG ukuran 3 kilogram ini diibaratkan seperti kaset rusak. Dimana, gejolak kelangkaan itu seakan memiliki ritme yang selalu berulang tak bisa diatasi dengan tuntas. Hal ini diakibatkan Pertamina tidak mau bertindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kelangkaan gas ini kan ibarat kaset rusak. Kasus yang selalu berulang. Satu sampai dua bulan ribut, pemain berhenti. Begitu normal para pemain itu berulah kembali, tanpa sekalipun diseret ke ranah hukum," kata Yudi Kurnain, Ketua Komisi II DPRD Batam, Selasa (7/1/2014) siang.

Menurutnya, kelangkaan gas bersubsidi ukuran 3 kilogram di Batam bukan disebabkan kurangnya pasokan, melainkan adanya beberapa pihak yang melakukan penyelewengan. Penyelewengan yang dimaksud menyuling gas 3 kilogram ke tabung berukuran 12 kilogram nonsubsidi. Jelas hal ini sangat merugikan masyarakat luas.

Tak hanya masalah penyulingan, lanjut Yudi, kelangkaan itu juga terjadi karena masih ada masyarakat mampu yang menggunakan gas bersubsidi. Padahal, gas itu merupakan jatah masyarakat kalangan menegah ke bawah dan juga para pelaku UKM.

"Kita mendorong supaya Pertamina itu bertindak tegas. Para pemain diseret ke ranah hukum. Terlebih jika ada agen yang bermain harus segera dicabut izinnya. Saya rasa dengan seperti itu tidak akan langka lagi. Nah, ini yang tak pernah dilakukan Pertamina," terang dia.

Disinggung mengenai operasi pasar yang dilakukan Pertamina Kepri ke daerah Sagulung yang membuat masyarakat sempat ribut, kata Yudi, hal itu tak perlu terjadi, jika pendataan yang dilakukan BUMN itu untuk kebutuhan masyarakat benar-benar sudah dilakukan.

"Itu akibat belum dilakukannya pendataan yang benar. Coba kalau kebutuhan masyarakat disesuaikan dengan kuota, tak akan ada kelangkaan. Tapi, dalam minggu-minggu ini kami akan lakukan sidak," tutupnya.

Editor:  Dodo