BI dan OJK, katanya, merupakan lembaga yang tidak terpisahkan, dan harus saling berkoordinasi supaya bisa seiring dan sejalan. Pola pengawasan yang dulu dilakukan oleh BI tetap akan berjalan seperti biasa meski baru dialihkan ke OJK.

"Pengawasan akan lebih banyak kepada BPR, karena tidak ada bank yang berpusat di Kepri," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Harry Azhar Azis. BI dan OJK, kata Harry, berada di bawah pengawasan Komisi XI DPR RI. Saat dialihkan, sebanyak 1.159 personil BI ditugaskan ke OJK, di luar tenaga honorer. Selain itu, penggajian terhadap personil OJK itu masih dilakukan oleh BI.

"Sistem perbankan yang tidak benar akan ditindak oleh OJK, karena dapat melakukan penyidikan dalam waktu 60 hari," jelas Harry.

DPR RI, kata Harry, berharap OJK dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen. Sebab, aspek perlindungan konsumen itu sudah menjadi tugas pokok OJK dan harus diprioritaskan.

Tajuddin Arief selaku Kepala Kantor OJK Kepri menyampaikan, pihaknya sudah mempunyai mekanisme terhadap perlindungan konsumen. Hal ini merupakan inisiatif DPR RI, khususnya Komisi XI.

"Dulu pengaduan konsumen itu ditangani dengan mediasi. Tapi, sekarang OJK sudah dapat melakukan sampai tahap penyidikan. Dan kasus yang dulu pernah ditangani oleh BI juga akan dilanjutkan oleh OJK," terangnya.

Editor: Dodo