Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Di Pulau Kecil di Lingga, Guru PNS Berlagak Seperti Raja
Oleh : Habibi
Senin | 30-12-2013 | 13:57 WIB
P1200498.JPG Honda-Batam
Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Lingga, Muhammad Dali.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Nasib guru-guru honor di pulau-pulau kecil di Kabupaten Lingga  bagai pembantu. Mereka menanggung tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab guru pegawai negeri sipil (PNS). Sementara guru-guru PNS sendiri malah jarang datang ke sekolah.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Lingga, Muhammad Dali, dalam rapat koordinasi Majelis Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (MPPKR) dengan Dewan Pendidikan kabupaten/kota di Plaza Hotel Tanjungpinang, akhir pekan lalu.

"Guru-guru honorerlah yang meng-cover tugas-tugas guru PNS, sementara guru PNS-nya malah jarang datang," ungkap Dali.

"Ini memang banyak terjadi di pulau-pulau kecil (di Lingga). Guru PNS berlagak seperti raja, tidak datang dengan berbagai alasan, sementara mereka sudah bersumpah janji saat melakukan tugas. Kenyataan ini tidak terjadi di Lingga saja, karena dari teman-teman kabupaten lain juga mengungkapkan hal yang sama," imbuh Dali.

Dia mendesak pemerintah daerah untuk mencarikan solusi atas permasalahan tersebut. Menurutnya, langkah yang bisa diambil pemerintah daerah adalah mengembalikan guru PNS yang merupakan anak pulau setempat, dan guru dari luar dipindahkan ke tempat mereka masing-masing. 

"Pemerataan dan penempatan guru juga harus sesuai dengan lokasi tempat dia tinggal, sehingga tidak seperti sekarang ini. Pemerintah daerah seperti menutup mata dengan kejadian ini. Alhasil murid yang jadi korban," terangnya.

Kendati demikian, imbuh Dali, jika pemerintah tak mampu melakukan pemerataan seperti yang disarankannya, hendaknya insentif guru honorer bisa dinaikkan atau dijadikan pegawai honorer daerah, mengingat merekalah yang menangani tugas-tugas guru PNS.

Selain itu Dali juga meminta pemerintah agar tegas dengan guru-guru yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi dan insentif dari daerah. Pasalnya hal-hal yang dilakukan oleh beberapa oknum guru itu tidak profesional. 

"Yang jelas harus ada sanksi yang tegas dan jelas, harus ada sebuah ketegasan yang benar-benar memberikan efek jera kepada guru yang tidak profesional dalam bertugas," tegas Dali. (*)

Editor: Dodo