Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kebijakan Pendidikan di Kepri Belum Searah dengan Pembangunan Daerah
Oleh : Habibi
Sabtu | 28-12-2013 | 22:00 WIB
abdul_malik.JPG Honda-Batam
Abdul Malik.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota Majelis Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Abdul Malik, mengatakan, pembangunan di daerah yang begitu pesat tak dibarengi dengan pembangunan pendidikan yang memadai. 

"Sehingga, banyak sumber daya manusia yang tak dapat diserap karena antara pendidikan dan pembangunan belum searah," kata Malik, di sela-sela rapat koordinasi Majelis Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Pendidikan kabupaten/kota, di Plaza Hotel Tanjungpinang, Sabtu (28/12/2013).

Menurut dia, seharusnya arah pembangunan dan kebijakan pendidikan sinkron sehingga lulusan lembaga pendidikan bisa terserap dan masyarakat juga tidak dibuat bingung dalam mencari pekerjaan. 

"Konsep pendidikan yang link and mach (keterkaitan dan kesepadanan) itu tidak boleh ditinggalkan. Apa yang kita lakukan di sini untuk kita sendiri. Kita punya provinsi tapi tidak punya SDM yang bisa melayari provinsi ini apa jadinya? Akhirnya masyarakat berpikir untuk apa sekolah tinggi-tinggi tapi susah cari kerja. Itu karena belum ada arah yang jelas ke mana pembangunan dan ke mana pendidikan kita diarahkan," ujar Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) ini.

Malik menegaskan, pemerintah dan stakeholder pendidikan harus menggesa agar SDM di Provinsi Kepulauan Riau ini lebih maju. Pasalnya, target optimal itu adalah 50 persen SDM di Kepri merupakan sarjana, namun hal tersebut belum tercapai. 

"Kita jauh dari situ, nasional juga belum. Namun kita tidak perlu menunggu nasional. Sekaranglah di saat penduduk kita masih belum banyak, jadi harus dikejar, tidak harus menunggu (gebrakan) nasional," tegasnya.

Karena itulah, imbuh Malik, kebijakan pendidikan di Kepulauan Riau harus mengantisipasi perkembangan pembangunan di daerah. Jika tidak, maka tidak akan ada artinya. "Nanti kita membangun tapi tidak bisa diapresiasi oleh masyarakat, dan bahkan masyarakat tidak terlibat, jadi hanya menonton saja," sambung mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ini.

Menurut Malik, hal yang harus diantisipasi di Kepulauan Riau ini adalah lapangan pekerjaan. Itu menurut dia harus disesuaikan dengan SDM yang akan dibentuk. "Mendirikan sekolah tidak boleh sembarangan, harus ada manfaaat yang besar sehingga benar-benar bersinergi dengan pembangunan pemerintah daerah. Akhirnya SDM kita terpakai dan pendidikan juga bisa mengimbangi pembangunan," terang Malik.

Dia mengatakan, hal tersebut harus dilakukan mengingat sekarang ini kebanyakan lulusan sekolah tinggi yang telah lulus tidak dapat mengisi lapangan pekerjaan yang ada disebabkan tujuan pembangunan tidak dihubungkan dengan kebijakan pendidikan. 

"Itu sangat rugi sebenarnya. Seharusnya pembangunan dan pendidikan harus memiliki jalur yang sama. Keadaan seperti sekarang ini menyebabkan bukan hanya masyarakat yang rugi, provinsi ini juga rugi, dan akhirnya pembangunan itu mubazir," tutur Malik. (*)

Editor: Dodo