Dahlan Harap Keputusan Gubernur Diterima Buruh dan Pengusaha

BATAMTODAY.COM, Batam - Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan tak banyak komentar terkait permintaan buruh mengenai upah kelompok kerja, yang belum disahkan oleh Gubernur Kepri. Meski pengusaha menolak, dan buruh menginginkan disahkan satu paket dengan UMK tahun 2014, Wali Kota berharap keputusan Gubernur kelak dapat diterima buruh maupun pengusaha.

"Kita berharap keputusan Gubernur dapat diterima buruh dan pengusaha," ujar dia, di Gedung DPRD Batam, Senin (25/11/2013) siang.

Terkait upah kelompok kerja, buruh menginginkan suapaya supaya Gubernur Kepri mengesahkan satu paket bersama UMK yang sudah diteken pada Kamis (21/11/2013) malam, sebesar Rp2.422.092. Namun, buruh tak sepenuhnya menerima lantaran upah kelompok tak ikut diteken.

Surya Darma Sitompul, Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), belum lama ini mengungkapkan, dalam usulan mereka nomor surat : 033/561/XI/2013 perihal Rekomendasi Upah Kelompok Usaha Kota Batam, seperti usulan pada poin pertama dan kedua, turut diusulkan.

Dalam surat itu, kata Surya, berisi Upah Kelompok Usaha I sebesar Rp2.724.853, Kelompok II sebesar Rp2.603.749, dan Kelompok III sebesar Rp2.543.197, yang harus disahkan satu paket dengan UMK Batam tahun 2014.

"Gubernur berjanji akan memperbaiki putusannya, dan diakui surat nomor 033/561/XI/2013, belum diterima," sebut Surya, belum lama ini, lokasi Restoran Sanur, Batam Center.

Berharap Gubernur mengakomodir tuntutan buruh, lanjut Surya, rencana mogok daerah pada hari ini sampai tanggal 27 November 2013, ditunda. Namun, jika tuntutan itu tidak sesuai dengan harapan buruh, maka aksi demo pada 28-30 November 2013 akan dilangsungkan. Aksi mogok itu direncanakan akan melumpuhkan aktivitas produksi di Batam.

"Menunggu putusan Gubernur, semua serikat sepakat menunda rencana mogok daerah. Tapi, kalau tidak sesuai tetap berlangsung sesuai rencana," tegasnya.

Editor: Dodo

---