Jakarta, batamtoday - LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) akan mengelar diskusi soal lumpur Sidoarjo atau lumpur Lapindo, di Sekretariat Jatam di Jalan Mampang Prapatan II/30, Jakarta Selatan, Rabu (/12) pagi.

Namun, sesuai siaran pers Jatam, nampaknya diskusi juga akan membincangkan soal kiprah politik Abu Rizal Bakrie, pemilik PT Lapindo Brantas, disamping soal advokasi korban banjir lumpur.

Diskusi akan menghadirkan para narasumber diantaranya, Yanuar Nugroho (dosen Universitas Manchester, Inggris), Mujtaba Hamdi (relawan Posko Keselamatan Korban Lumpur Lapindo), Anton Novenanto (sosiolog Universitas Brawijaya).

Diskusi itu sendiri diberi tajuk, "Kasus Lumpur Lapindo di Putaran Politik Ekonomi  Media", dan diharapkan akan dihadiri kalangan media dan praktisi pers.

Sepertti diketahui, Akibat kelalaian PT Lapindo, sebanyak 150.000 M3/hari  lumpur menyembur dari bawah perut bumi, yang mengakibatkan 21 ribu jiwa lebih (3.500 KK) mengungsi, 11 desa dan sekitar 350 ha lahan pertanian terendam lumpur,  belum lagi bangunan sekolah dan tempat ibadah serta tak kurang 20 perusahaan tutup.

Lumpur Lapindo juga telah meningkatkan pengangguran, dan juga telah melumpuhkan transportasi jalan tol Gempol – Surabaya yang berakibat kerugian dialami perusahaan-perusahaan jasa angkutan, transportasi ekonomi lainnya.  

Lumpur pertama kali menyembur pada 29 Mei 2006, dari sumur Banjar Panji-1 di desa Renokenongo, kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

'Lumpur Bakrie'

Kasus Lumpur ini, dalam pemberitaan media, sering diberi title yang berbeda-beda, kadang disebut 'Lumpur Sidoarjo', namun kadang dinamai 'Lumpur Lapindo'.

Pemberitaan yang memakai title 'Lumpur Sidoarja' secara umum menempatkan musibah ini sebagai bencana alam, dilain pihak pemakaian title 'Lumpur Lapindo' berpandangan bahwa musibah ini merupakan buah kecerobohan PT Lapindo Brantas.

Peraturan Presiden (Perpres) No 14 Tahun 2007 sendiri menggunakan istilah 'Lumpur Sidoarja'.

Lewat Perpres tersebut dibentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjao (BPLS) yang bertugas mengkordinasi upaya penanggulan baik ataskorban pengungsi, masalah sosial dan masalah infrastruktur. Masalah ganti rugi bagi korban pengungsi dibayarkan oleh PT Lapindo Brantas, sedangkan masalah kerusakan sosial dan infrastuktur dibayarkan pemerintah melalui APBN,

Namun demikian, penggunaan title "Lumpur Lapindo" tetap saja lebih populer dalam pemberitaan media selama ini ketimbang 'Lumpur Sidoarjo'.

Apakah diskusi yang akan dilakukan Jatam besok, akan menggeser istilah 'Lumpur Lapindo' menjadi 'Lumpur Bakrie'? Kita tunggu saja.

Manager PR Jatam, Lulu Uliah, yang dihubungi batamtoday Selasa (7/12) per telepon menolak pertanyaan media ini, soal mengapa diskusi lebih mengarah kepada sosok Ical, nama panggilan akrab Abu Rizal Bakrie, terutama soal kiprah politik Ketua Umum Golkar ibni pada Pilpres tahun 2014 mendatang.

"Silahkan datang saja pada diskusi besok, mas, saya tidak bisa komentar, nanti kan nara sumber yang akan membahas itu," ujar Lulu singkat.