Batam, batamtoday - Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menilai kinerja Walikota Batam, Drs. H. Ahmad Dahlan kurun waktu 2006-2010 masih tidak sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilegalkan pada Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2006 Tentang RPJMD Kota Batam 2006-2011.

Atas dasar itu, Wako Batam tetap dimintai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang lebih bersifat nyata bagi masyarakat.

Meski dalam laporan tim pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) yang disampaikan pada Kamis (18/11) lalu sebagian besar bahasa laporannya cenderung menyampaikan keberhasilan program, namun tim pansus yang diketuai H. Askan Asrul Sanny dengan Sekretarisnya, Udin P. Sihaloho itu tetap memberikan catatan penting dan rekomendasi.

Berdasarkan amanat Perda No.3 Tahun 2006 itu, indikasi keberhasilan kinerja Wako Batam dinilai masih meninggalkan kenyataan yang tidak sesuai harapan masyarakat seperti belum tuntasnya penanganan titik-titik banjir, penegasan pemerintah terhadap dana bergulir yang tidak tepat sasaran dan proses pengembaliannya yang macet.

Poin lain diantaranya tidak adanya transparansi pengelolaan Bantuan Sosial meskipun hal tersebut sudah menjadi perbincangan hangat di Batam. Hal lain yakni kenanganan sampah yang belum maksimal, adanya aset pemerintah yang tidak dikelola dengan baik seperti Pasar Induk Jodoh, serta peran serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Batam yang terkesan jalan ditempat karena tidak ada kegiatan yang berarti dalam rangka menyerap potensi pendapatan.

"Hasil pemeriksaan BPK yang targetnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat ini masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). itu berarti belum berhasil," kata AA Sanny.

Reaksi Keras

Menyikapi itu, beberapa fraksi dalam pandangannya sempat bereaksi keras meski akhirnya tetap mengedepankan opini WDP tadi. Sukaryo, Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat mengemukakan pandangan fraksi mengatakan perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk mengkomparasikan indikator yang telah ditetapkan dengan akumulasi realisasi program dan anggaran yang telah dilakukan sejak tahun 2006 lalu.


"Kita perlu tahu secara pasti mengenai hasil kinerja itu sebagai landasan perumusan kebijakan di masa datang," katanya.

Secara umum, Sukaryo mengatakan urusan yang langsung dirasakan dan dihadapi oleh masyarakat diantaranya urusan persampahan yang masuk dalam misi I Fokus III pada RPJMD yaitu terwujudnya lingkungan perkotaan yang bersih, hijau. nyaman, indah dan aman masih belum terealisasi dengan baik.

Selain itu, untuk urusan lingkungan hidup yang termasuk dalam Misi I seperti reboisasi hutan dan lahan seluas 5ribu-6ribu hektar yang hanya terealisasi seluas 3395 hektar sampai tahun 2009 dan belum meluas lagi tahun 2010 ini meski telah memasuki akhir bulan.

"Target kan sudah ada. Jadi itulah indikatornya," kata Sukaryo.