Pemko dan BP Batam Dituding sebagai Biang Kisruh Lahan

Pemko dan BP Batam Dituding sebagai Biang Kisruh Lahan

Oleh : Berton Siregar

Minggu | 20-10-2013 | 13:24 WIB

Massa warga Tanjunguma di perbukitan.

BATAMTODAY.COM, Batam - Ribuan warga Tanjunguma yang terdiri dari gabungan beberapa etnis, bersatu menghalau ratusan pemuda yang akan melakukan penolakan terkait pematokan yang dilakukan warga tersebut, Minggu (20/10/2013) pagi tadi.

Pemasangan patok oleh warga Tanjunguma, dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Kota Batam. Apalagi status lahan yang dipermasalahkan, dalam hal ini lokasi PT Cahaya Dinamika Harun Abadi (CDHA), dinilai warga belum jelas dan memiliki keputusan.

"Intinya, warga mematok lahan ini karena masih status quo dan diharapkan tidak ada kegiatan apapun di sini. Namun, kalau pembangunan masih dipaksakan, jangan salahkan masyarakat untuk berbuat," ancam Said Abdullah Dahlawi, koordinator warga Tanjunguma.

Dia menambahkan, aksi warga saat ini bukan masalah Tanjunguma saja, tapi seluruh kawasan Batam. "Undang-undang tanah ulayat kan ada. Nah, kalau pemerintah menolak ada kampung tua, maka Melayu mengklaim sebagai tanah anak watan," tambahnya.

Menurut Abdullah, ribuan massa yang merupakan gabungan massa masyarakat campuran itu hadir memberikan dukungan, termasuk dari luar Batam. "Elemen kampung tua, ormas, OKP, dan perwakilan kampung tua se-Kota Batam, malah dari Tanjungpinang dan Tanjungbalai Karinun mendukung keberadaan kampung tua," ujarnya di tengah tengah ribuan massa yang dimintai keterangan.

Dia menilai, Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, sebagai pemicu terjadinya bentrok dan keributan yang ada di Batam, terkait masalah lahan. "Tidak ada kejelasan kampung tua. Padahal UU mengakui ada tanah ulayat. Inilah yang tidak pernah diakui oleh BP Kawasan, Pemko, yang tidak sinergi," imbuhnya.

Dia berharap, pemerintah dapat mengakui dan merealisasikan keberadaan 36 kampung tua di Batam. Jika Pemko dan BP Batam tutup mata, dia meyakini akan ada aksi lanjutan.

"Masyarakat akan terus bergerak, dan akan terus membesar melibatkan semua orang ruli, yang terdiri dari suku Jawa, Melayu, Minang, Batak, Flores, dan lainnya," ancam Abdullah. (*)

Editor: Dodo