Dianggap bisa Ganggu Hubungan Polri-KPK

IPW Minta DPR Tolak Pencalonan Sutarman sebagai Kapolri

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menolak Komjen Pol Sutarman sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo yang segera memasuki masa purnabakti.

IPW menilai figur Sutarman bisa memperburuk hubungan antara antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diketahui Kabareskim itu pernah 'pasang badan' dalam kasus korupsi Simulator SIM, yang sempat memanaskan hubungan Polri dan KPK.

"Sutarman bukan hanya pasang badan dalam kasus korupsi Simulator SIM, tetapi juga berlanjut pada kriminalisasi terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan dan juga terjadi penarikan penyidik Polri yang bertugas di KPK. Konflik baru reda setelah Presiden turun tangan," kata Neta S Pane, Ketua Presidium IPW  dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (11/10/2013).

Karena itu, ada keanehan apabila sekarang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba-tiba mengusulkan mantan ajudan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga pernah menjadi Kapoltabes Surabaya, Kapolda Kepulauan Riau  dan Kapolda Metro Jaya itu diusulkan sebagai pengganti Timur Pradopo.

"Jadi, terasa aneh jika Presiden SBY menampilkan Sutarman sebagai calon Kapolri. Bukan mustahil ada misi untuk melumpuhkan KPK di balik semua ini, mengingat sumber SDM penyidik KPK berasal dari Polri," katanya.

IPW mengkhawatirkan pencalonan Sutarman sebagai Kapolri memiliki misi dan deal-deal politik seperti mengkebiri kelanjutan penanganan kasus korupsi Bank Century, kasus korupsi e-KTP dan lain-lain.

Karena itu, IPW meminta partai dan fraksi yang ada di DPR agar menolak pencalonan Sutarman, sebab dianggap tidak reformis dan berkomitmen pada pemberantasan korupsi. 

"Bila perlu menolak dan mengembalikan pencalonan Sutarman ke Presiden SBY, apalagi calon yang diberikan ke DPR hanya satu, sehingga Komisi III DPR tidak punya alternatif pilihan," katanya.

Neta menambahkan, jika partai dan fraksi di DPR tetap menerima pencalonan Sutarman sebagai Kapolri, berarti partai dan fraksi yang menyetujuinya juga tidak memiliki sikap reformis dan komitmen dalam pemberantasn korupsi.

"Partai-partai harus mencermartinya dan menolak Sutarman jadi Kapolri," kata Ketua Presedium IPW ini.

Editor : Surya

---