BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dengan minimnya masa pelaksanaan, seluruh fraksi di DPRD Tanjungpinang sepakat agar seluruh proyek fisik dalam perubahan APBD 2013 Kota Tanjungpinang distop dan ditiadakan.

Hal itu terungkap dari pandangan fraksi dalam rapat paripurna lanjutan pembahasan perubahan APBD 2013 di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Kamis (10/10/2013).

Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umumnya yang dibacakan Sekretaris Fraksi Borman Sirait mengatakan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan, perlu ditingkatkan persamaan persepsi dalam melaksanakan progran pembangunan di Tanjungpinang, demikian juga kesesuaian dokumen perubahan APBD dan perubahan KUA-PPAS.

"Peningkatan PAD sebelumnya diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Demikian juga Sisa Lebih Perihitungan Anggaran (Silpa) tahun lalu yang mencapai Rp150 miliar agar dapat dikoreksi hingga tidak terjadi pada APBD tahun-tahun berikutnya," kata Borman.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan dengan sisa waktu yang sempit dalam perubahan APBD 2013 ini, hendaknya seluruh SKPD dapat melaksanakan kegiatan dengan serius dan penuh tanggungjawab.

"Jangan sampai dananya sudah dianggarkan dalam Perubahan APBD, namun tidak dibarengi dengan daya serap tidak dan kalaupun ada kegiatan fisik yang dapat dilaksanakan, agar dapat dilaksanakan dengan cepat," kata dia.

Hal yang sama juga dikatakan Fraksi Demokrat yang dibacakan Genta Asmara. Dia mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan pelaksanaan kegiatan fisik pada perubahan APBD 2013, hingga menjadi permasalahaan di masa akhir tahun anggaran.

"Kami perlu menggarisbawahi, program yang diusulkan dalam perubahan APBD 2013 ini, hendaknya dapat mempertimbangkan aspek waktu, hingga tidak menjadi Silpa pada APBD tahun mendatang," kata Genta Asmara.

Dan jika tidak memungkinkan, tambah Genta, hendaknya Pemerintah lebih bagus melaksanakan perencanaan proyek dan benar-benar dapat melaksanakan kegiatan proyek pada APBD Murni 2014 nendatang.

"Kami juga mendorong pemerintah, agar mengutamakan kegiatan yang dilakukan pada sektor pendidikan, kesehatan serta pelayanan dan peningkatan kesejahteran masyarakat. Demikian juga dengan peningakatan PAD, hendaknya Pemerintah Tanjungpinang dapat melakukan terobosan dengan tidak memberatkan masyarakat," ujarnya.

Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrasi Nurani Bangsa juga menyoroti penggunaan APBD yang tepat sasaran, serta optimalisasi kegiatan perubahan APBD yang tidak harus pada kegiatan fisik, hingga pelaksaanaan APBD dapat terlaksana secara optimal.

"Kami meminta pada Pemerintah agar program yang tidak dapat dilaksanakan, dapat dijadwalkan dan diprogramkan pada APBD berikutnya, dan bagi SKPD yang penyerapan anggarannya tidak optimal dapat ditinjau kinerjanya," kata Zarnizar dari Fraksi Golkar.

Usai Paripurna Pandangan Fraksi, DPRD Kota Tanjungpinang akan kembali menjadwalkan pelaksanaan paripurna dengan mendengarkan jawaban dari wali kota atas pandangan Faksi DPRD atas Ranperda Perubahan APBD 2013 yang mencapai Rp.999,905 miliar tersebut.

Editor: Dodo