Sengketa Tanah yang Belum Rampung Capai 2.857 Kasus

Sengketa Tanah yang Belum Rampung Capai 2.857 Kasus

Oleh : Redaksi

Selasa | 24-09-2013 | 16:27 WIB

Foto ilustrasi.

BATAMTODAY.COM, Surabaya - Pemerintah menganggap penting penyelesaian sengketa pertanahan. Dari kasus pertanahan di Indonesia sampai 2012 sebanyak 7.196 kasus, yang telah diselesaikan baru sekitar separuhnya, atau 4.291 kasus.

"Pada awal tahun 2013 terdapat sisa sebanyak 2.905 kasus. Sampai dengan September 2013 telah diselesaikan sebanyak 2.383 kasus, namun terdapat sengketa pertanahan baru sebanyak 2.335 kasus. Sehingga sampai September tahun 2013 terdapat sisa 2.857 kasus," kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hendarman Supandji, pada perignatan HUT UU Pokok Agraria, di Surabaya, Jawa Timur, hari ini.

Menurut Hendarman, penyelesaian sengketa pertanahan ini sangat penting karena tanah yang dalam keadaan sengketa, tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, merugikan bukan hanya pihak yang bersengketa tetapi bangsa secara keseluruhan.

"BPN mempunyai kewenangan terbatas untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Namun dengan keterbatasan kewenangan tersebut, jajaran BPN harus pro-aktif mengambil inisiatif untuk menangani masalah sengketa pertanahan dengan menawarkan solusi berdasarkan prinsip win-win solution," ujar Hendarman.

Karena itu, imbuh dia, dalam rangka mencegah dan mempercepat menyelesaikan sengketa pertanahan serta memberikan kepastian hukum hak atas tanah, telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2013 tentang Eksaminasi Pertanahan.

Tim eksaminasi ini akan ada di tingkat pusat dan Kantor Wilayah BPN yang akan melalukan penelitian, pemeriksaan, pengkajian dan rekomendasi berupa solusi terhadap persoalan pertanahan baik yang terkait keputusan atau konsep keputusan pemberian, konversi/penegasan/pengakuan, pembatalan hak atas tanah atau penetapan tanah terlantar yang dibuat oleh pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

"BPN telah membentuk Tim 14 dan terakhir Tim Task Force dengan menugaskan pegawai BPN dari daerah yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana hukum. Mereka akan dilatih dan dibina untuk menyelesaikan program-program tersebut," uajr Hendarman yang berharap melalui upaya-upaya ini sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, akan dapat diselesaikan secara lebih cepat dan tepat. (*)

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

RDG BI April 2024 Putuskan Naikkan BI-Rate Sebesar 25 bps Menjadi 6,25 Persen

Sukseskan Ketahanan Pangan, Kodim Lamongan Terjunkan Semua Babinsa Dampingi Petani

Launching Tipe Baru, Ruko Gajah Mada Park Hadir di Lokasi Segitiga Emas Batam

Jaga Ketahanan Nasional, Wantannas RI Kunjungi Polda Kepri

Disperindag Batam Resmi Luncurkan Fuel Card 5.0 Pertalite, Gustian: Subsidi Harus Tepat Sasaran

KKP Amankan Kapal Ikan Malaysia di Selat Malaka

Miris, Kubangan Air di Jalan Rusak Jadi Wahana Bermain Anak-anak Desa Teluk Sasah

Satreskrim Polres Bintan Tetapkan Pj Wali Kota Tanjungpinang sebagai Tersangka

Puluhan Siswa PSHT Cabang Bintan dan Tanjungpinang Ikuti Kenaikan Tingkat di MTs Teluk Sasah

Jadi Tersangka Kasus Pemalsuan Dokumen Lahan, Pj Wali Kota Tanjungpinang Mundur

Pria 50 Tahun Tewas di Panti Pijat Simpang Basecamp Batu Aji

BPOM Gerebek Lokasi Pembuatan Kosmetik Ilegal di Tanjung Uban

Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Bidang Aparatur Negara Diuji Coba pada 40 Instansi

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Ukraina, Israel dan Taiwan Diprediksi akan Menjadi Pemantik Perang Dunia III