Gagal Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Langka dan mahalnya berbagai kebutuhan pokok masyarakat seperti daging, kedelai, beras, dan lainnya yang tergantung kepada impor selama ini, berarti pemerintah gagal mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Padahal, perintah UU kedaulatan pangan adalah pemerintah harus mampu menyediakan kebutuhan pangan bagi rakyat.

Karena itu, jika Menteri Pertanian Suswomno tak mampu selama lima tahun terakhir ini mengendalikan berarti gagal, dan maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mereshuffle-nya.

"DPR sudah jelas meminta agar pemerintahan Presiden SBY  melaksanakan UU kedaulatan pangan tersebut. Kalau selama dua priode ini terbukti gagal, maka menteri pertanian sebagai lembaga yang bertanggung jawab, seharusnya presiden menggantinya," tandas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI FPG Firman Subagyo di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Firman mempertanyakan kenapa Bulog sebagai kepanjangan dari pemerintah izin impor kedelei saja baru diberikan setelah tiga bulan dan harga sudah mahal?

"Ini berarti ada permainan kartel importir ada sejak Orde Baru. Pemerintah harus mampu menghadapi orang yang merongrong pemerintahan sendiri. Apalagi pemerintah tak punya perencanaan terhadap ketahanan pangan negara ini,"ujarnya kecewa.

Hal yang sama diungkapkan anggota DPD RI Abdul Azis, jika pemerintah harus konsisten menjalankan menejemen pmerintahan struktural dengan benar.

"Kalau ada UU, presiden jangan keluarkan Inpres, yang dampaknya sangat besar bagi rakyat. Koordinasi antar menteri harus jalan. Ini problem serius, dan dibutuhkan pemimpin yang berani, tegas, dan konsisten agar menejemen pemerintahan berjalan baik," katanya.

Abdul Aziz menilai pemerintah ini telah gagal dalam mempertahankan kedaulatan pangan. Sebab, sejak kasus daging impor, kedelei impor, harga BBM naik, dan lainnya ada semacam pembiaran negara dalam masalah ini.

"Menteri Pertanian tidak serius dan tidak fokus tangani kedaulatan pangan dan semua kebutuhan serba impor. Harusnya kalau sudah tak mampu mundur, dan SBY harus tegas melakukan reshuffle kabinet," katanya.

Editor: Surya