Mayoritas Kalapas Tolak Lelang Jabatan Dirjen Pemasyarakatan

Mayoritas Kalapas Tolak Lelang Jabatan Dirjen Pemasyarakatan

Oleh : Redaksi

Senin | 26-08-2013 | 22:04 WIB

Lelang_Jabatan_Dirjen_Pemasyarakatan_Ditolak_DSC_3049_azis_syamsudin.jpg

Aziz Syamsuddin. (Kredit: dpr.go.id)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sejumlah Fraksi di DPR RI dan kepala Lembaga Pemasyarakatan menolak rencana Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melelang jabatan Dirjen Pemasyarakatan, pada rapat dengar pendapat secara tertutup, di Gedung DPR RI, Senin tadi.

Alasannya, permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa selesai sporadis karena itu proses pembinaannya harus sesuai undang-undang.

"Mayoritas fraksi dan Kalapas yang hadir menentang kebijakan lelang ini. Alasannya, permasalahan di Lapas tidak bisa selesai sporadis, karena itu proses pembinaannya harus sesuai undang-undang dan berdasarkan sistem yang dibangun," kata Aziz Syamsudin, Wakil Ketua Komisi III RI.

Aziz menambahkan, beberapa pandangan menekankan pemilihan tidak bisa disamakan seperti proses lelang yang dilakukan pada lurah atau camat diProvinsi DKI. Yang pasti, dalam rapat tersebut menguat permintaan agar Kemenkumham membubarkan panitia lelang yang sudah dibentuk. Apalagi, kata politisi dari partai Golkar ini, Komisi III DPR RI belum pernah menerima masukan terkait rencana lelang jabatan Dirjen Pemasyarakatan oleh Kemenkumham.

Sebelumnya, Menkumham, Amir Syamsudin, mengatakan, lelang jabatan Dirjen Pemasyarakatan sebagai salah satu upaya mencari solusi permasalahanan di Lapas. Peluang dibuka seluas-luasnya kepada pihak yang merasa mempunyai kemampuan.

Karena itu, untuk memastikan proses seleksi diketahui publik, Menkumham telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Panitia Seleksi yang terdiri 9 orang yang berasal dari unsur tokoh-tokoh masyarakat dan jajaran Kemenkum HAM, di antaranya Prof Denny Indrayana (Wamenkumham/Ketua), Prof Imam Prasodjo (Pakar UI), Prof Saldi Isra (Pakar Unand), Abdullah Hehamahua (mantan penasehat KPK). (*)

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Menkeu Minta Bea Cukai Perhatikan Masukan Masyarakat dan Tingkatkan Pelayanan

Pupus Mimpi Korsel Tampil di Olimpiade 2024, STY Minta Maaf

Disingkirkan Indonesia, KFA Minta Maaf Korea Gagal ke Olimpiade

Satgas Bakal Gandeng Interpol Berantas Judi Online di Indonesia

LHP Keuangan Pemkab Bintan TA 2023 Kembali Raih Opini WTP

Terancam Diblokir AS, TikTok Siap Beri Perlawanan di Pengadilan

Miris, Kubangan Air di Jalan Rusak Jadi Wahana Bermain Anak-anak Desa Teluk Sasah

Puluhan Siswa PSHT Cabang Bintan dan Tanjungpinang Ikuti Kenaikan Tingkat di MTs Teluk Sasah

BPOM Gerebek Lokasi Pembuatan Kosmetik Ilegal di Tanjung Uban

Satpolairud Polres Karimun Gagalkan Penyelundupan PMI Ilegal di Pantai Pelawan Meral Barat

Partai Demokrat Kepri Beri Sinyal Dukung H. Muhammad Rudi di Pilgub Kepri 2024

Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, DPD RI Apresiasi OJK Blokir Rekening Pelaku

Kasdam V Brawijaya Halal Bihalal Bareng Kapolda dan Buruh Se-Jatim

Kemendagri Dorong Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di 4 DOB Papua

Mendagri Minta Pemda Lakukan Terobosan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah