"Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkrit. Siapa yang bermain di balik terpuruknya rupiah. Ini kan ada pemainnya. Dipanggil saja," ujarnya.

Harry khawatir 4 Paket Kebijakan yang diumumkan pemerintah belum cukup mampu meredam gejolak ke depan. "Sebab itu dalam dalam satu atau dua pekan ke depan aksi para spekulan ini belum akan mereda," papar Harry.

Anggota Fraksi Golkar ini juga mengatakan, negara harus tegas terhadap ulah spekulan, sebab mereka jeli melihat sinyal-sinyal suatu mata uang di pasar uang. Bukan tidak mustahil, para spekulan rupiah akan tetap mencari peluang-peluang yang bisa mereka gunakan untuk meraih keuntungan pribadi meskipun hal itu berdampak anjloknya rupiah.

Dikatakan Harry, tidak benar bila gejolak ini semata-mata disebabkan oleh faktor ekstenal membaiknya perekonomian di Amerika Serikat. Lebih dari itu, momentum ini digunakan oleh para spekulan rupiah.

"Negara harus tegas, mereka (spekulan) ini bila dibatasi aktifitasnya hanya dengan pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing, mereka bisa mencari peluang baru yaitu pasar illegal atau pasar gelap rupiah (rupiah black market). Mereka ini licin dan mudah mencari terobosan-terobosan baru," papar Harry.

Bila perlu pemerintah mencabut izin perusahaan mereka. "Sebab mereka ini yang modal besar dan punya perusahaan besar. Cabut saja!" ujar Harry.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Sekjen Partai Golkar, Hariyadi B. Sukamdani mengamini pandangan Harry Azhar Azis. Menurut Hariyadi, konsep pemerintah bagus namun sektor riil saat ini masih menunggu dan menanti (wait and see) teknis dari seluruh keputusan tersebut.

"Misalnya dikatakan perihal pemotongan pajak ke perusahaan padat karya, teknisnya seperti apa. Demikian juga yang dikatakan sebagai stimulus. Seperti apa. Teknisnya masih kami tunggu," ujarnya.

Sebenarnya, lanjut dia, sejak 2010 Golkar sudah berulang kali memperingatkan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang tidak sekadar berorientasi populis. Jika hasilnya sekarang seperti ini, artinya ya memang terlambat.

Seperti diketahui, pemerintah mengumumkan empat paket kebijakan ekonomi. Paket pertama untuk menjaga neraca transaksi berjalan dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Langkah yang ditempuh, pertama, mendorong ekspor dengan memberi pengurangan pajak di sektor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30 persen dari nilai produksi.