Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Laporkan Kinerja Aparatur Melalui LAPOR! Online
Oleh : Redaksi
Jum'at | 16-08-2013 | 16:32 WIB
LAPOR_alur_kerja.png Honda-Batam

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Publik selalu menginginkan pelayanan birokrasi aparatur pemerintah yang cepat dan murah. Namun, sejumlah pejabat pemerintah justru terlalu sibuk mempertanyakan soal otoritas terhadap suatu kebijakan, sementara pelayanan kepada masyarakat justru terlupakan.


Sikap pejabat itulah yang disayangkan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Eko Prasojo. "Sudah saatnya kita tidak bicara otoritas siapa, tetapi kita bicara peran dan hal terbaik apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat," kata Eko di Jakarta, seperti dilansir dari laman kementerian, Jumat (16/08).

Kini, telah hadir Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), sebuah aplikasi pelayanan pengaduan secara elektronik yang telah diterapkan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sejak awal 2013 ini. Menurut Eko, layanan tersebut dapat diintegrasikan dalam program reformasi birokrasi, terutama bagi kementerian atau lembaga yang sudah menerima tunjangan kinerja. 

Eko menegaskan, sehebat apapun reformasi yang dilakukan jika pelayanan publiknya tidak mengalami peningkatan, instansi tersebut hanya membuat perubahan untuk diri sendiri, dan bukan untuk masyarakat.
 
Sementara, Deputi IV UKP4, Tara Hidayat, mengatakan, dengan sistem LAPOR! ini, masyarakat dapat ikut mengawasi pembangunan. Berdasarkan polling dari UKP4, sebanyak 38,5 persen pengguna LAPOR! berusia 15-30 tahun, 46,8 persen berusia 31-45 tahun, dan 14,7 persen berusia diatas 45 tahun. 

Selain itu, pengguna LAPOR! berprofesi karyawan sebesar 43,5 persen, wiraswasta 28,4 persen, PNS 15,3 persen, pelajar 11,8 persen dan lainnya 1 persen.
 
Menurutnya, LAPOR! adalah aplikasi media sosial yang melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah, yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan monitoring dan verifikasi capaian program pembangunan, maupun pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program pembangunan nasional.
 
Program ini merupakan inisiatif dan bukti keseriusan pemerintah dalam menjembatani partisipasi publik dalam melaksanakan Open Government Indonesia (OGI). UKP4 memanfaatkan 24,23 persen penduduk Indonesia pengguna internet yang  berpotensi mempengaruhi berbagai kebijakan publik, terutama menjadi portal pengaduan nasional terpadu yang tentu saja dapat memangkas rantai birokrasi.
 
Saat ini, lanjut Tara, semua kementerian sudah masuk dalam jaringan LAPOR!. Sedangkan DKI merupakan pertama yang mengintegrasikan laporan pengaduan masyarakat dengan LAPOR! Selain itu BPPT dan akademisi dari Paramadina Public Policy Institute (PPPI) tak mau ketinggalan.
 
Masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! melalui berbagai media termasuk website http://lapor.ukp.go.id, SMS ke 1708, dan juga melalui mobile applications. Laporan tersebut harus diverifikasi terlebih dulu oleh administrator LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya didisposisikan ke kementerian/lembaga terkait, paling lambat tiga hari kerja setelah pelaporan dilakukan.
 
Kementerian/lembaga diberikan waktu selama lima hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka kementerian/lembaga dapat menginformasikannya pada halaman tindak lanjut laporan.
 
Laporan dianggap selesai apabila sudah ada tindak lanjut dari instansi kementerian/lembaga pada laporan, dan telah berjalan sepuluh hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! di halaman tindak lanjut. Masyarakat  dapat memantau prosesnya dari awal sampai akhir, kapan pun dan di mana pun. (*)

Editor: Dodo

Berita Lainnya

Lima Kader NU ke Israel, Sekjen PBNU: Dua Pilihan, Mundur atau Diberhentikan

18-07-2024 | 08:44 WIB

Infrastruktur Prabowo

18-07-2024 | 08:24 WIB

Gelar Rakorwas Bareng Kompolnas, Jenderal Listyo Sigit Ingin Polri Jadi Organisasi Modern

17-07-2024 | 14:24 WIB