JAKARTA, batamtoday - Anggota Komisi III DPR RI FPD Ruhut Sitompul menegaskan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak akan membubarkan Front Pembela Islam (FPI), karena presiden menghormati dan mematuhi keputusan hukum.

Namun, dia berharap aparat kepolisian mengusut tuntas dan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Karena itu meski didesak oleh siapapun presiden tak akan membubarkan FPI. Sama halnya ketika didesak mencopot menteri dari PKS.

"Saya tegaskan bahwa Pak SBY tak akan membubarkan FPI. Kita ini negara Pancasila dan negara hukum, sehingga kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas yang melanggar hukum. FPI ini kita serahkan kepada rakyat, karena kini memang berhadapan dengan rakyat,"  tandas Ketua DPP PD itu dalam diskusi 'Presiden SBY Vs FPI'di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (25/7/2013).

Menurutnya, yang dihadapi FPI di Kendal langsung rakyat, bahkan FPI akan dibunuh. Namun Kapolres Kendal AKBP Asep Jaenal sigap dan mampu mengendalikan kemarahan rakyat, sehingga tak ada pertumpahan darah.

"Itu sangat bagus, meski aparat kepolisian dalam berbagai pernyataannya tidak berani menyebut pelaku anarkis yang mengakibatkan seorang ibu yang mau shalat taraweh itu meninggal karena tertabrak mobil di jalan raya ketika itu. Jadi, kita harapkan aparat bertindak tegas," ujarnya.

Sejauh itu lanjut Ruhut, jangankan ormas, partai juga bisa dibubarkan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.

"Rakyat sekarang ini sudah cerdas. Jadi, FPI harus waspada bahwa yang dihadapi adalah rakyat. Untuk itu, presiden tak akan bubarkan FPI, kami serahkan kepada rakyat dan rakyat yang menilai, sekaligus yang akan dihadapi oleh FPI sendiri,"  tambahnya.

Bahkan kata Ruhut, meski Ketua FPI Habib Rizieq mengatakan bahwa Presiden SBY itu ‘pecundang dan fitnah’ karena tak akan mentolerir tindakan anarkis FPI, justru Pak SBY tak terpancing dengan FPI.

"Kita bangga dengan sikap Pak SBY dalam menghadapi FPI itu. Seagai kepala negara, selayaknya beliau bersikap demikian," pungkasnya.

Terhina
Tokoh masyarakat Betawi yang juga budayawan asal Jakarta, Ridwan Saidi  menyatakan ketersinggungan dan terhinanya ketika Ketua FPI Habib Rizieq Shihab menyebut Presiden SBY sebagai 'pecundang dan pemfitnah' dalam kasus anarkis FPI di Kendal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu itu. Mengapa? Sebagai kepala negara, FPI justru harus menghormati Presiden SBY dengan berkata yang sopan, etis, dan berakhlakul karimah.

"Presiden SBY sebagai kepala negara, meski saya tidak memilih beliau dalam pemilu 2009 silam itu, tetap harus dihormati. Jadi, saya terhina dengan ungkapan Habib Rizeq itu," tandas Ridwan Saidi.

Padahal, lanjut Ridwan, dengan membawa nama besar Islam dan memakai pakaian tradisi Arab Saudi, FPI itu melakukan dua pelanggaran sekaligus.

"Bahwa Islam itu tidak mengajarkan kekerasan dan anarkisme, dan kedua masyarakat Arab tersinggung dengan perilaku FPI yang merusak dan main hakim sendiri itu. Maka itu benar jika SBY menyatakan tak ada toleransi untuk FPI," ujarnya.

Ridwan mengingatkan kalau mau memberantas maksiat dan dosa orang lain, harus dengan cara yang baik, bukan dengan merusak, melanggar hukum, dan apalagi membunuh orang lain.

"Kita harus menyadari bahwa bangsa ini memang plural, majemuk dan bhinneka tunggal ika. Dulu bapak saya kalau hari Natal, datang ke tetangga yang beragama Kristen. Tapi, tiba-tiba diharamkan. Bagaimana ini ayah saya belum sempat minta maaf," katanya dengan tertawa.

Menurutnya, gerakan anti maksiat yang dilakukan FPI didasarkan pada kebenciannya, bukan berdasarkan amar ma`ruf nahi munkar.

"Ada gerakan anti maksiat, gerakan ganyang setan dll. Lha setan itu kan gak jelas wujudnya. Artinya, kita anti apapun tetap harus berpegang kepada hukum. Jangan menegakkan amar ma’ruf berdasarkan kebencian, karena tak sejalan dengan kebenaran yang akan ditegakkan itu sendiri," pungkas Ridwan.

Editor: Surya