Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Di-PHK, Warga Tempatan Tutup Akses PT Saipem
Oleh : Khoiruddin Nasution
Selasa | 02-07-2013 | 17:09 WIB
blokir-saipem.jpg Honda-Batam
Buruh dari warga tempatan meblokir akses masuk menuju PT Saipem di Desa Pangke, Karimun.

KARIMUN, batamtoday -  Seratusan warga tempatan yang berdomisili di Desa Pangke dan Desa Pangke Barat menutup akses jalan menuju pintu gerbang PT Saipem. Akibatnya, 4000-an pekerja PT Saipem dan subkonnya sama sekali tidak bisa memasuki kawasan perusahaan asal Italia tersebut.

Bahkan, karena merasa keamanan tenaga ahlinya (WNA-red) terancam, pihak manajemen buru-buru mengungsikan mereka ke suatu tempat, sampai kondisi PT Saipem tersebut stabil. Sehingga aktivitas produksi PT Saipem lumpuh total.

Kordinator aksi, M Harris kepada batamtoday, Selasa (2/7/2013) di lokasi mengatakan, aksi demo pekerja dan warga tempatan itu terjadi akibat ingkar janji yang dilakukan manajemen PT Saipem.

"Sebelumnya kami telah membuat kesepakatan yang disaksikan aparat pemerintahan, bahwa warga tempatan tidak di-PHK, walaupun kondisi produksi menipis," katanya

Namun, kesepakatan itu tetap tidak diindahkan pihak Saipem. Akibatnya, warga dan pekerja yang berasal dari kedua desa tersebut, secara bersama-sama melakukan aksi blokade akses jalan menuju pintu gerbang PT Saipem, dengan puluhan kendaraan roda dua, sekitar pukul 06.00 WIB.

Untuk itu, Haris dan 18 orang koordinator lapangan lainnya mengajukan 5 tuntutan. Diantaranya biaya tunjangan yang dikeluarkan perusahaan terhadap karyawan, harus merata. Kemudian perusahaan harus memprioritaskan anak Pangke (tempatan-red) sebagai pekerja di PT Saipem. Lalu perusahaan harus mempekerjakan kembali yang sudah diberhentikan.

Selanjutnya yang  ke empat, perusahaan harus menjadikan karyawan permanen jika masa kerja pekerja tersebut sudah mencapai 3-4 tahun. Dan terakhir, warga pangke meminta kompensasi akibat pencemaram lingkungan, atas kegiatan 'blasting painting' yang berdampak terhadap pencemaran udara dan tercemarnya air laut.

"Kami juga menuntut agar pihak manajemen perusahaan harus diganti dengan orang baru. Sebab di dalam itu (pihak manajemen yang ada-red) hanya akan menjadi duri di tubuh Saipem. Sehingga, masukan yang diberikan akan tetap mengakibatkan aksi dari para pekerja," terangnya.

Hingga berita ini diunggah, masih terjadi perundingan antara aparatur desa dan kecamatan dengan pihak Saipem. Namun, jika sampai tidak mendapat hasil, maka aksi seperti ini akan terus berlangsung selama tiga hari berturut-turut.

Editor: Dodo