Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Soal Permintaan Maaf Asap, SBY Diduga Ingin Melindungi Perusahaan Hitam di Riau
Oleh : Surya
Senin | 01-07-2013 | 16:20 WIB
asap di singapura.JPG Honda-Batam

JAKARTA, batamtoday - Permintaan maaf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kebakaran hutan yang menimbulkan asap besar bagi negara di sekitarnya seperti Singapura, dan Malaysia, diduga hanya untuk melindungi pengusaha hitam yang selama ini melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan baru.

 
Padahal, sesungguhnya dengan permintaan maaf tersebut sebagai bukti bahwa pemeirntah tak mampu menegakkan hukum bagi pengusaha besar, yang mengorbankan hutan selama ini.

"Permintaan maaf presiden itu justru menjadi pertanyaan dunia internasional atas tak tegaknya hukum bagi pelanggar pembakar hutan untuk perluasan usahanya. Apalagi pemeirntah tak mau menandatangani ratifikasi kebakaran hutan dengan segala konsekuensinya, dan kita memang tak pernah serius menangani pelanggaran ini,"  tandas pengajar hukum lingkungan Universitas Indonesia,  Andri G. Wibisana, Ph.D dalam dialog 'Asap dan Jati Diri Bangsa' bersama Ketua Komisi II DPR RI FPG Agun Gunandjar Sudarsa dan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudh Siddiq di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (1/7/2013).

Karena itu lanjut Andri, wajar kalau Singapura mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah asap tersebut secara hukum, menyadari negaranya sudah meratifikasi soal kebakaran hutan tersebut. Bahwa ada prinsip-prinsip tak melanggar hak asasi manusia, tak boleh merugikan wilayah negara lain, dan tak melanggar hukum lingkungan. 

"Jadi, Indonesia harus bertanggung jawab. Persoalannya, kita memang tidak menandatangani perjanjian internasional atau ratifikasi kebakaran hutan," katanya.

Agun Gunandjar mengakui jika pemerintah belum siap menghadapi era global dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, HAM, supremasi hukum, dan lingkungan. Padahal, sekarang ini tak ada satu negara pun yang bisa maju, tanpa membutuhkan negara lain. 

"Presiden harusnya tak cukup minta maaf, tapi juga mendesak Singapura dan Malaysia, agar ikut mewujudkan ketertiban dunia, perdamaian, dan keadilan sosial dengan menindak perusahaan mereka yang beroperasi di Indonesia, yang terbukti melanggar hukum. Ini norma politiknya sebelum meminta maaf," ujarnya.

Dalam kaitan itu menurut Agun, masalah antarnegara harus diselesaikan secara kenegaraan di mana Singapura dan Malaysia harus dipaksa untuk mewujudkan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka kedua negara itu harus ikut membiayai dan merawat hutan. Juga masalah TKI, money laundry, pencurian ikan dan lain-lain. 

"Terlebih yang membakar itu diduga perusahaan kedua negara itu, maka presiden tak perlu meminta maaf. Itu terlalu tinggi,"  tambah Agun lagi.

Sebesar 52 persen kebakaran hutan itu diakui Mahfuh Siddiq, memang untuk perluasan lahan baru, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar Singapura, dan Malaysia. Karena itu, sejak tahun 2009 dalam konvensi perubahan iklim semua negara khususnya Indonesia sebagai negara terbesar ketiga penyumbang emisi karbon, diminta menguranginya dari efek rumah kaca dan kebakaran hutan itu.

"Komitmen kita sudah baik, hanya tidak mampu menghadapi kekuatan pasar domestik dan global. Maka aneh, kalau minta maaf, smentara pelakunya perusuhaan Singapura dan Malaysia sendiri?"  tanya Mahfudh.

Editor : Surya

Berita Lainnya

Ribuan Eks Anggota Jamaah Islamiyah Kembali ke NKRI

22-12-2024 | 12:04 WIB

Peringati HKSN 2024, KWP Gelar Jumpa serta Berbagi Kasih ke Lansia dan Anak Yatim

22-12-2024 | 08:04 WIB

Pakar Komunikasi Dr Aqua Dwipayana Sebut Komunikasi Internal Fondasi Utama

22-12-2024 | 10:32 WIB