Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kerusuhan Konjen RI di Jeddah, Cermin Pemerintahan SBY Tak Serius Tangani TKI
Oleh : Surya Irawan
Senin | 10-06-2013 | 19:22 WIB
Rieke-Diah-Pitaloka.jpg Honda-Batam
Rieke Diah Pitaloka.

JAKARTA, batamtoday - DPR RI menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak serius menangani TKI di luar negeri, sehingga tak sanggup pula menyelesaikan ribuan TKI yang masa tinggalnya habis atau over stay di Arab Saudi, sehingga menimbulkan kemarahan besar sampai mereka membakar plastik dan barang bekas lainnya di sekitar KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) Jeddah itu.

Hal ini menunjukkan kinerja dan koordinasi pemerintah buruk dan tak punya strategi, padahal terjadi setiap tahun. Karena itu perlu dibentuk Timwas TKI Luar Negeri.

"Pembakaran itu sebagai puncak kemarahan TKI karena informasi yang salah dari KJRI sendiri, yang berkibat fatal bagi 300 ribuan TKI tak bisa bekerja dan tak bisa memperpanjang masa tinggalnya di Saudi. Celakanya mereka tak punya uang. Lalu diminta pulang dan kembali ke PJTKI, agar KJRI mendapat untung, maka TKI itu memuncak kemarahannya dengan melakukan pembakaran," kata anggota Komisi IX DPR RI FPG Poempida Hidayatullah dan Rieke Diah Pitaloka dari FPDIP DPR pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (10/6/2013).

Anggaran perlindungan TKI pun kecil, yaitu sekitar Rp 1 triliun dan berlaku secara multiyears, atau selama 5 tahun, atau Rp 200 miliar per tahun. Karena itu Poempida mengusulkan agar dibentuk Tim Pengawas (Timwas) TKI di luar negeri, sama halnya dengan Timwas skandal Bank Century, agar persoalannya jelas dan tuntas.

"Ya, sama seperti Timwas Century DPR, agar kasus terbuka, jelas, dan semua harus bertanggung jawab,"  tambah Rieke.

"Ketika pemerintah Arab Saudi memberi kemudahan pun terhadap ratusan ribu TKI over stay tersebut, pemerintahan SBY tak memanfaatkan dengan serius, sehingga rakyat selalu menjadi korban,"  katanya.

Untuk itu, Rieke mendesak pemerintah melakukan langkah pro aktif, memberikan izin pada KBRI/KJRI untuk menerbitkan paspor kepada WNI yang masih bekerja dengan syarat, membuka loket pelayanan yang lebih banyak, menyediakan line komunikasi khusus dan prosedur resmi yang diterbitkan KJRI dengan langkah-langkah proses amnesti baik yang mau pulang maupun menetap di Saudi, melibatkan intelejen untuk mengantisipasi permainan para calo, dan menambah apersonil relawan dalam melayani TKI tersebut.

Editor: Dodo