JAKARTA, batamtoday - Wakil Ketua DPR RI bidang kesejahteraan rakyat DPR RI Taufik Kurniawan meminta semua partai untuk menghormati keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Karena kebijakan tersebut dianggap sudah final dan mengikat.

"Kalau saya perlu ingatkan lagi, keputusan pemerintah itu adalah hasil dari paripurna penetapan RUU APBN 2013 di akhir tahun lalu. Dimana dalam pengambilan voting, mayoritas suara telah memberika kewenangan kepada  pemerintah untuk melakukan penetapan harga BBM disaat harga pasaran dunia meningkat dan menyulitkan subsidi negara," tandas Taufik di pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Atas dasar itu, lanjut Taufik, sudah tidak relevan lagi jika masih ada suara dari DPR RI yang menolak kebijakan tersebut.

"Ini bukan bicara pro rakyat ataupun tidak. Ini bicara fakta keputusan politik di DPR hasil dari rujukan mekanisme parpiurna DPR, dengan dimenangkan selisih 2 suara, pemerintah diberikan kewenangan tersebut. Intinya kita harus berbicara ke depannya saja yakni bagaimana memikirkan alternatif kesejahteraan lainnya pasca kenaikan arga BBM itu," cetusnya.

Namun mengenai pengalihan subsidi atas kenaikan harga BBM itu dengan program bantuan langsung  sementara masyarakat (BLSM), politisi PAN ini meminta kepada pemerintah untuk tidak membatasi waktunya.

"Janganlah BLSM dibatasi hanya empat sampai lima bulan, tapi harus dibebaskan. Bisa jadi 7-8 bulan. Itu melihat kondisi perekonomian masyarakat kita yang tidak stabil,” tambahnya.

Selain itu, selaku pimpinan DPR yang membawahi kesejahteraan rakyat ini juga meminta kepada Komisi VIII untuk terus memantau mekanisme sosial menyangkut proteksi masyarakat, khususnya memantau kementrian sosial yang diberi wewenang dalam penyaluran BLSM tersebut.

"Kita harapkan seluruh komisi VIII berbicara atas kepentingan rakyat, dan tidak tepat lagi untuk berbicara ruang pencitraan partai," pungkasnya.

Sementara itu, terkait adanya isu perpecahan di koalisi,Taufik  juga menyerahkan soal koalisi kepada presiden.

"Kita menyerahkan kepada Presiden SBY.  Khusus PAN adalah mengawal rencana pengurangan subsidi BBM agar tepat sasaran. Namun PAN menghormati sikap PKS yang berbeda dengan anggota koalisi Setgab.  Sebab, fokus kita adalah masalah social protection, mengawal konvensi subsidi itu pada rakyat," ujarnya.

Taufik sebenarnya berharap PKS bertahan di koalisi hingga akhir masa pemerintahan SBY, agar koalisi membuat catatan sejarah positif  (tinta emas) selama berkuasa.

"Jadi, secara prinsip, seyogyanya koalisi berjalan utuh sampai akhir masa pemerintahan 2014," harapnya.

Editor : Surya