WALHI Aceh Protes Pembangunan Bertumpu Sektor Pertambangan

Banda Aceh – Pemilihan sektor tambang sebagai basis pembangunan Aceh sebagaimana yang disebutkan oleh Gubernur Aceh dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan solusi keliru untuk mensejahterakan masyarakat. Saat ini begitu banyak hutan dan lahan yang rusak dan konflik sosial yang timbul akibat pertambangan. Belum lagi bencana yang datang akibat kerusakan lahan yang dibuat oleh manusia.

Demikian disampaikan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh melalui rilisnya kepada batamtoday Rabu 6 April 2011.

Disebutkan, pada pembukaan Musrenbang Propinsi Aceh, Selasa 5 April 2011 di Banda Aceh, Gubernur NAD, Irwandi, menyebutkan prioritas pembangunan Aceh pada 2012 adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur terpadu dan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian (agroindustri), pertambangan, dan pariwisata secara berkelanjutan.

WALHI Aceh menganggap pilihan pertambangan merupakan pilihan yang keliru ditengah begitu banyaknya permasalahan yang timbul akibat kerusakan lingkungan. Mengapa pemerintah masih memprioritaskan sektor pertambangan, padahal fakta-fakta sudah menunjukkan tidak ada daerah yang makmur karena pertambangan. D

Di Indonesia banyak contoh, seperti Bangka Belitung yang tinggal lubang-lubang besar peninggalan tambang timah, Papua yang gunungnya sudah menjadi danau dikeruk oleh Freeport tapi masyarakat setempat tetap miskin.

"Di Aceh juga bisa dilihat mulai dari Aceh Selatan hingga Tamiang, dimana banyak terjadi konflik akibat pertambangan," kata Walhi Aceh.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak jelas pemasukan dari sektor pertambangan yang masuk ke kas pemerintah. Dari sisi tenaga kerja juga tidak banyak pekerja yang terserap mengingat tambang di Aceh hanyalah tambang “mengeruk” semata tanpa pengolahan lebih lanjut (pabrik).

Pertambangan di Aceh adalah keruk tanah sedalam-dalamnya (penambangan terbuka/open pit), ambil, ekspor dan lalu bekas tambang ditinggalkan begitu saja. Sebaiknya pemerintah memprioritaskan pada sektor lain saja selain tambang. Sektor-sektor tersebut masih terbuka luas seperti pertanian, pariwisata, pendidikan, industri kreatif dan sebagainya.

Era industri sudah bukan masanya lagi mengingat sumber daya alam yang tersedia di muka bumi sudah semakin berkurang. Jangan sampai Aceh mengulang kesalahan yang sama diperbuat oleh daerah atau negara-negara lain yang habis-habisan mengeruk sumber daya alam tapi kini hanya bisa meratapi nasib melihat negerinya sudah bangkrut.

Tidak ada negara di dunia ini yang makmur karena pertambangan. Negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, Jerman dan sebagainya mengandalkan sumber daya manusia sebagai penggerak utama perekonomian bangsa.

Menurut Walhi Aceh,lLebih baik memberikan penghargaan dalam bentuk insentif dan hukuman (disinsetif) bagi pihak-pihak yang telah menjaga kelestarian lingkungan atau hutan. Misalnya daerah-daerah yang konsisten menjaga hutan diberi alokasi dana tambahan yang ditujukan kepada masyarakat sekitar hutan. Jangan kita hanya bisa meminta masyarakat jangan menebang kayu di hutan namun tidak pernah memberi penghargaan kepada mereka.

WALHI Aceh saat ini sedang memulai sebuah kampanye perlindungan lingkungan
dengan menggunakan motto “Sejahtera tanpa Merusak”.

Kampanye ini berarti bagaimana masyarakat sekitar hutan dapat meningkat perekonomiannya tanpa perlu merusak hutan atau pun lahan-lahan sekitar. Jangan sampai dengan alasan-alasan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, tindakan merusak lingkungan menjadi “Halal”. Padahal jika lingkungan rusak maka masyarakat sekitar juga akan menerima bencana.

---