JAKARTA, batamtoday - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu  menilai rencana kenaikan harga BBM  oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang pemilu 2014, patut dicurigai menjadi alat politik Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

  
"Hal ini mengingatkan kita seperti pada tahun 2008 dimana SBY selaku presiden juga menaikan harga BBM serta menyalurkan dana BLT  dan Raskin untuk menarik simpatik rakyat miskin agar memilih Partai Demokrat. SBY dan  berhasil melakukan konsolidasi seakan akan dana BLT dan Raskin dating dari Demokrat, " kata Arief Puyuono, Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat FSP BUMN Bersatu, Minggu (12/5/2013).

Menurutnya, kecurigaan yang paling mendasar adalah kenapa tidak dinaikannya BBM ketika diawal
pemrintahan SBY Budiono tetapi menjelang pemilu 2014, serta dipilihnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa merangkap jabatan sebagai Menteri Keuangan.

Hal itu agar memuluskan kenaikan BBM dan dana kompensasi BBM  berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan penyediaan Beras Miskin (Raskin).

"Tentu saja hal ini sudah dipastikan program kenaikan BBM yang diikuti dana kompensasi  kenaikan BBM bagi 17.488.007 kepala keluarga diseluruh Indonesia," katanya.

Apabila semua program tersebut mulus dapat dipastikan, maka SBY dan Hatta rajasa akan mengunakan dana kompensasi kenaikan BBM sebagai alat untuk meraup suara pada pemilu 2014 dan diperkirakan pontensi  suara yang diraup oleh partainya SBY dan partainya Hatta Rajasa kurang lebih 52 juta suara .

Strategi menaikan harga BBM dan memeberikan dana kompensasi BBM bagi rakyat miskin dari berbagai penelitian ekonomi, lanjutnya, hanya akan menurunkan garis kemiskinan untuk sementara saja. KKenaikan BBM dan pembagian dana  kompensasi BBM sebenarnya hanya akal-akan SBY agar diakhir jabatanya garis kemiskinan menurun dalam hitungan statistik.

"Dengan mendapatkan raskin sejumlah 10 KG/bulan/KK dan uang tunai sejumlah 300 ribu/bulan kepada 17.488.007 kepala keluarga miskin maka nilai statistic kemiskinan untuk sementara dikahir pemerintahan SBY akan menurun," katanya.

Sedangkan Sekretaris Jenderal FSP BUMN Bersatu Ainur Rofiq mengatakan, BBM tidak perlu dinaikan sebab susbsidi BBM masih biasa diatasi dengan pengunaan APBN yang sangat ketat yaitu dengan cara mengurangi pengunaan dana APBN untuk kepentingan pembuatan iklan misalnya yang menghabiskan belanja pemerintah untuk keperluan iklan yang mencapai Rp 29 triliun tahun 2012. 

Cara lain adalah dengan melakukan pemberantasan korupsi APBN, yang selama SBY memimpin telah dikorupsi hampir 45 persen berdasarkan Indonesia Corupption Watch (ICW), dan juga pemberantasan penyelundupan BBM ke luar negeri.

"Artinya dibandingakan  dana susbsidi BBM yang diperkirakan hanya Rp 300 trilyun tidak seberapa,  itupun dana  subsisdi BBM Rp 300 trilyun diperkirakan sudah dikorupsi/bocor hampir 20 persen akibat penyelundupan BBM," kata Rofiq.

Kepentingan untuk menaikan harga BBM dan pemberian kompensasi kenaikan BBM, menurutnya, dipastikan akan menjadi senjata terakhir bagi SBY  untuk memenangkan pemilu 2014 agar dapat melindungi kroni kroninya dan keluarganya serta dirinya dari jeratan hukum pidana

Oleh karena itu kenaikan BBM dan pembagian dana kompensasi BBM harus ditolak karena syarat dengan kepentingan Demokrat dan PAN untuk pemilu 2014. Kenaikan BBM, lanjutnya, akan lebih mensengsarakan rakyat dengan dampak kenaikan harga harga barang dan jasa, serta jumlah pengangguran bertambah .

Kenaikan Harga BBM dan pemberian dana kompensai kenaikan BBM sejumlah Rp 39 triliun itu, tegas Rofiq, adalah merupakan bentuk kecurangan pemilu yang akan terjadi pada pemilu 2014. "Ini harus ditolak agar menciptakan pemilu yang jujur dan bebas money politik . Pemilu 2014 diharapkan tidak menghasilkan Pemerintahan yang korup seperti sekarang ini," katanya .

FSP BUMN Bersatu, kata Rofiq, mengajak seluruh elemen organisasi buruh untuk melakukan penolakan besar besaran terhadap kenaikan harga BBM yang hanya untuk kepentingan pemenangan SBY-Demokrat dan PAN-Hatta Radjasa.

"kenaikan harga BBM sudah dipastikan akan membuat kesejahteraan para buruh makin menurun dan makin miskin .

Editor : Surya