Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemprov Kepri Belum Mampu Bangun Pelabuhan Perikanan
Oleh : Charles Sitompul
Jum'at | 19-04-2013 | 17:05 WIB

TANJUNGPINANG, batamtoday - Rencana dan program Pemerintah Provinsi Kepri dalam meningkatkan sektor perikanan, terkesan hanya isapan jempol belaka. Pasalnya, kendati setiap tahunya menghabiskan dana ratusan miliar rupiah, ternyata dalam tiga tahun kepemimpinan Sani-Soerya hingga saat ini belum mampu membangun infrastruktur berupa pelabuhan perikanan.

Alasan pembangunan infrastruktur sektor perikanan itu belum dapat dilaksanakan, karena Kabupaten/kota di Provinsi Kepri belum dapat menetapkan lokasi perikanan dan pelabuhan ikan, yang dilengkapi dengan studi kelayakan maupun DED lokasi pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan tersebut.

Hal itu diakui Kepala Dinas Perikanan Provinsi Kepri, Raja Ariza pada batamtoday saat dikonfirmasi usai melaksanakan rapat koordinasi Dewan Kelautan Propvinsi Kepri, di Rupatama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (19/4/2013).

"Untuk tahun ini 2013, program pelaksanaan pembannguan pelabuhan dan infrastruktur lain belum ada kita alokasikan dari APBD maupun dana dari APBN, karena setiap kabupaten kota di Kepri belum menetapkan kawasan dan lokasi pelabuhan perikanan, yang dibarengi dengan studi kelayakan maupun DED-nya," ujar Raja Ariza.

Sementara Rp 80 miliar dana yang dialokasikan Pemerintah Pusat ditambah puluhan miliar dana dari APBD Kepri setiap tahun, baru dialokasikan untuk program peningkatan pendapatan nelayan, berupa pemberian bantuan perikanan pada nelayan tangkap dan nelayan budidaya.

"Untuk anggaran 2013 Pemerintah Kepri masih terus melanjutkan program kebijakannya dalam peningkatan pendapatan nelayan dengan bantuan perikanan nelayan tangkap berupa pemberikan bantuan motorisasi perahu armada dan alat tangkap khususnya pada kapal 2 GT, 3 Gt dan 30 Gt, di samping bantuan alat tangkap lainnya," kata dia.

Sementara itu, dalam pengembangan budidaya perikanan, Pemerintah Kepri juga memberikan bantuan berupa keramba apung serta jaring apung, termasuk bantuan pakan. Sedangkan untuk bibit ikan, diserahkan pada komitmen masing-masing kabupaten kota dalam menyediakan bibit dan pakan.

Selain itu, Ariza juga mengatakan, dalam sektor permodalan bagi nelayan, Pemprov Kepri masih mengharapkan bantuan dari UKM, karena dalam APBD belum ada dialokasikan bantuan modal.

"Namun selama ini, sejumlah kelompk nelayan kita di Kepri ada juga mendapat bantuan permodalan dari Pusat dengan program Bina Pedesaan," ujarnya.

Editor: Dodo