ISNU Siap Mendukung Tokoh NU Jadi Capres 2014

JAKARTA, batamtoday - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat  Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa mendukung tokoh NU menjadi capres dalam Pilpres 2014 mendatang, dalam rangka mengawal pluralismne bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila,  UUD NRI 1945 dan NKRI.

Hal itu Itu penting di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin memunculkan komunalisme, ekskusifisme, terorisme dan simbol-simbol lain yang mengatasnamakan agama. 

Sebab, kondisi bangsa saat ini masih jauh dari cita-cita nasional sebagaimana didambakan pendiri bangsa ini atau founding fathers.

"ISNU memang tak berurusan dengan Capres, namun kalau ditanya tokoh NU tentu banyak yang mampu memimpin negara ini. ISNU juga tak berurusan dengan Capres tua-muda, yang penting mampu memenej, mengelola dan memajukan Indonesia yang besar ini. Tapi, ISNU tak bisa menyebut nama-nama siapa yang layak menjadi Capres? ISNU hanya akan merumuskan kriteria-kriteria kepemimpinan nasional,"  kata Ali Masykur di Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Perumusan kepemimpinan nasional tersebut akan dikaji ISNU dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang berlangsung pada 28 Februari-1 Maret 2013 di Semarang, Jawa Tengah.

Rapimnas itu akan dibuka oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj, dan akan hadir memberikan sumbangan pemikiran antara lain Wakil Ketua Umum PBNU H. Said As'ad Ali, Ketua MK Mahfudh MD, Mendikbud M. Nuh, Ketua DPR RI Marzuki Ali, dan lain-lain.

Menurut Ali, di tengah kehidupan politik yang carut-marut dan   transaksional, meskipun perekonomian tumbuh di angka 6,8 persen, namun hal itu tidak diikuti peningkatan kesejahteraan rakyat, malahan sebaliknya kemiskinan justru bertambah. 

"Pendapatan perkapita atau PDB memang naik menjadi rata-rata 3.000 dollar AS per tahun, tapi kenaikan ini disumbang oleh 20 persen pemilik modal yang menguasai 48 persen kekayaan nasional, sedangkan lapisan bawah hanya menguasai 16 persen kekayaan nasional. Artinya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok lapisan menengah ke atas," ujarnya.

Disamping itu, kata Ali, penegakan hukum di tanah air masih bermasalah sehingga tidak menimbulkan kewibawaan karena banyaknya mafia peradilan dan praktik korupsi yang melibatkan penegak hukum. 

"Karenanya, ISNU tergerak untuk mengambil peran dengan bidang dan kompetensinya dalam proses berbangsa dan bernegara melalui Rapimnas ini," tambah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini meyakinkan.

Angota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini menegaskan, pelaksanaan demokratisasi di Indonesia telah didekte kekuatan modal dan uang, sehingga partai politik maupun parlemen digunakan untuk menguras sumber-sumber keuangan negara. 

"DPR menjadi ajang transaksi kebijakan melalui proses legislasi yang mengangkangi jiwa konstitusi, dan pemilu menjadi transaskional sangat besar, maka pemimpin mendatang harus mampu menangani carut-marutnya republik ini,"  katanya.

Editor : Surya

---