Terkait Maraknya Bangunan Liar

Batam, batamtoday - Himpunan Masyarakat Adat Pulau Rempang-Galang (Himad Purelang) mendesak DPRD Kota Batam membentuk Panitia Khusus Izin Mendirikan Bangunan untuk menyelidiki maraknya pembangunan hunian di kawasan Rempang dan Galang yang dibiarkan oleh Pemerintah Kota Batam.

"Kami melihat indikasi pembiaran yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan selaku Wali Kota Batam terhadap keberadaan aktivitas pendirian bangunan di wilayah yang masih status quo," kata Effendi, koordinator lapangan Himad Purelang dalam aksi yang digelar di DPRD Kota Batam, Selasa, 22 Maret 2011.

Effendi mengatakan Himad Purelang berupaya membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum di atas tanah milik negara yang tidak ada usaha dari Pemko Batam menegakkan Perda nomor 2 tahun 2002 tentang Ketentuan Bangunan di Kota Batam.

Menurutnya, Ahmad Dahlan pernah menegaskan bahwa bangunan yang ada di Rempang dan Galang berdiri ilegal dan tidak memiliki IMB namun tidak ada upaya untuk menertibkan sebagaimana diamanatkan dalam Perda tersebut.

Dorongan untuk membentuk Pansus IMB dengan menggunakan hak angket dilakukan juga untuk menyelidiki pembiaran oleh Pemko Batam yang ditengarai juga mempermudah pihak-pihak asing membeli, memiliki dan atau mengelola pulau-pulau milik negara itu.

"Kalau DPRD tidak menggunakan hak angket itu, maka kami akan mulai menyebarkan sekaligus menyosialisasikan wacana terbentuknya pemekaran wilayah yakni Kabupaten Batam Kepulauan karena pulau-pulau terluar telah termajinalkan oleh Pemko Batam," ujar Effendi.

Effendi juga menyebutkan Himad Purrelang akan mendesak pemerintah pusat untuk mengembalikan rangkaian Pulau Rempang dan Galang masuk ke dalam administrasi Kota Tanjungpinang.

Sementara itu, Basri Harun, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam yang menerima Himad Purelang meminta kepada kelompok tersebut agar menyerahkan bukti-bukti pelanggaran untuk dijadikan dasar penyelidikan.