KARIMUN, batamtoday - Korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat. Dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) kong kalikong 'pengusaha hitam' dan pejabat korup, makin memiskinkan bangsa ini. Kekayaan alam tergerus habis, meninggalkan kerusakan yang akhirnya ditanggung oleh masyarakat itu sendiri.

Penjelasan itu disampaikan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. (Dikyanmas) Kedeputian Pencegahan KPK, Masagung Dewanto dan Sandri Justiana melalui proyektor, kepada 50 siswa/i dari 25 SLTA se-Kabupaten Karimun, Rabu (20/2/2013) di Gedung Nasional Karimun, pada acara  workshop dan pelatihan KPK yang diselenggarakan Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Karimun (IPPMKK) Pekan Baru.

Menurutnya, di sektor pangan juga tidak luput dari jarahan para koruptor. Sehingga membuat ketahanan pangan di negeri yang subur ini melemah. Para petani katanya lagi, tidak bisa berkutik sebab lahan pertanian mereka dialihfungsikan menjadi perkebunan dan perumahan mewah.

"Anak dengan perut membusung karena kurang gizi, itu akibat korupsi," ujar Masagung.

Dijelaskan, usaha memberantas korupsi ini bukanlah hal yang baru. Bahkan sejak Orde Lama sudah dibentuk sebuah lembaga yang bernama Rituling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Rituling Aparat Revolusi. Namun sayangnya badan yang dibentuk tadi gagal di tengah jalan.

"Maka sekarang ini, dengan kewenangan yang luas, KPK diamanatkan menuntaskan lima tugas besar diantaranya kordinasi, supervisi, monitor, penindakan dan pencegahan," katanya menjelaskan.

Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK yakni KPK di desain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan instusi pemberantas korupsi yang telah ada. Sehingga KPK harus bekerjasama dengan banyak instusi dengan tujuan mendorong tertutupnya pintu gerbang kesempatan korupsi.

"Sudah banyak sekali sistem administrasi publik yang dikaji KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Sebab jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya memperkecil usaha orang untuk korupsi. Kesempatan korupsi juga akan tertutup melalui transparansi pejabat negara," ujarnya.

Cara lain untuk mencegah korupsi yakni dengan melaporkan harta kekayaan para pejabat tersebut serta melaporkan hadiah yang diterima pejabat (gratifikasi) sehingga korupsi dapat dideteksi dari awal.

"Cara lainnya adalah mengikis niat untuk korupsi. Dan KPK mencoba menanamkan karakter anti korupsi itu," kata dia mengakhiri.

Editor: Dodo